MOJOKERTO,Faktanews24-“Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim (Kyai Asep) banyak didatangi berbagai pihak termasuk sejumlah kalangan partai politik (parpol) untuk Pemilihan Walikota (Pilwali) Mojokerto, Jawa Timur, yang akan dilaksanakan serentak secara nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang lain pada Rabu 27 November 2024,” ungkap Siswahyu Kurniawan SSos penulis buku berjudul Bung Karno Dan Pak Harto; Wakil Ketua DPW Media Independen Online (MIO) Provinsi Jawa Timur yang pernah menjadi Ketua MPO DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang didirikan berbagai tokoh termasuk Prof Dr Muchtar Pakpahan Dr HC KH Abdurrahman Wahid / Gus Dur yang Presiden RI ke-4 (1999 – 2001), Sabam Sirait ayahanda dari Maruarar Sirait (kini Maruarar jadi pengurus Gerindra pusat), Rachmawati Sukarnoputri (almarhumah) salah satu putri Proklamator RI Bung Karno yang pernah menjadi Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.
Pengasuh Pondok Pesantren (ponpes) Amanatul Ummah Pacet – Mojokerto yang juga Pembina Universitas KH Abdul Chalim (UKHAC / yang diambil dari nama Ayahandanya KH Abdul Chalim yang pahlawan nasional) itu diminta berbagai pihak agar putranya Muhammad Habibur Rochman SE (Gus Afif) ataukah Dr Gus Afif agar maju menjadi Calon Walikota (Cawali) Mojokerto dan mereka dukung, termasuk beberapa parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Mojokerto. Dimana pada hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 yang telah lalu, dari 25 kursi yang ada, diantaranya direbut oleh PDIP dengan lima (5) kursi.
Namun tampaknya Kyai Asep yang dikenal sebagai pemilik ponpes yang salah satu terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbaik itu, tampaknya hingga kini belum menunjukkan ‘greget’ untuk Pilwali Mojokerto 2024. Salah satunya hal tersebut dibaca oleh Ika Puspitasari (Ita) incumbent Walikota Mojokerto, sehingga segera berusaha ngebut untuk mengambil semua kursi atau minimal sebagian besar kursi sehingga membuka peluangnya untuk melawan (versus) Bumbung Kosong pada Pilwali 27 November 2024.
Namun Ita sedikit masih ada ganjalan sebab jauh-jauh hari ada tiga (3) parpol yaitu PKB (4 kursi) plus Gerindra (2 kursi) dan PPP (1 kursi) yang deklarasi dukung Cawali H. Junaedi Malik SE (Gus Joned) yang Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto berpasangan Mochamad Harun SH anggota DPRD Kota Mojokerto yang juga Ketua Gerindra Kota Mojokerto. Dengan modal enam (6) kursi telah memenuhi syarat minimal lima (5) kursi untuk bisa mengusung Cawali – Cawawali. Meskipun pada beberapa hari lalu DPW PPP Jatim melalui Ketuanya Hj Mundjidah Wahab menyampaikan bahwa ada evaluasi dari DPW beserta hirarki pusat sehingga diberikanlah Surat Tugas (belum rekom / Surat Keputusan, red.) untuk Ika Puspitasari sambil melihat perkembangan.
Apakah akan ada perlawanan dari DPC PPP Kota Mojokerto?
Sejumlah parpol di Kota Mojokerto tampak memiliki kecondongan mengusung Ita, diantaranya Nasdem dengan 3 kursi, PKS (3 kursi), Demokrat (3 kursi), PAN (2 kursi), Golkar (2 kursi). Dan PDIP dengan lima (5) kursi yang harusnya otomatis bisa mengusung pasangan calon (paslon) sendiri. Akan tetapi, ‘tradisi’ PDIP sangat bergantung pusat dan bisa saja Surat Keputusan (SK) diberikan pada waktu yang mepet dengan saat pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada) atau bahkan bisa saja tidak memberikan SK.
Jika saja misal enam parpol tersebut plus satu, PPP, mengusung Ika sebagai Cawawali, akan tetapi kemungkinan besar PKB dan Gerindra akan tetap bertahan mengusung Gus Joned dan Mas Harun. Banyak faktor penyebab diantaranya pernah dikecewakan oleh Ita ketika masih menjadi Walikota Mojokerto. Lebih-lebih Gerindra yang pada waktu Pilwali lima tahun lalu (2018) adalah pengusung utama dan bahkan hanya bersama Partai Golkar. Ketika Wakil Walikota wafat (Achmad Rizal Zakaria) yang juga pimpinan Gerindra Kota Mojokerto akan tetapi hingga akhir masa jabatannya, Ita tidak menunjukkan niat untuk mengisi kekosongan Wakil Walikota tersebut.
Dengan kata lain, kali ini Gerindra bisa saja ngotot mengusung yang bukan Ita, bersama PKB, berarti hanya dengan modal ‘ngepres’ lima (5) kursi seperti modal saat mengusung Ita dalam Pilwali tahun 2018. Sehingga jika Ika ingin sapu bersih maka penting untuk menaklukkan dua parpol tersebut, lebih-lebih PKB.
Konon ada kabar, Ita berusaha sapu bersih diantara faktornya adalah kondisi sekitarnya. Dengan sapu bersih maka lebih memudahkan peluang untuk menang meskipun ada aturan bahwa jika melawan Bumbung Kosong maka Sang Cakada.
Berdasarkan aturan memang boleh saja ada paslon tunggal dalam Pilkada 2024. Paslon tunggal dibolehkan seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 54C UU RI nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.
Akan tetapi meskipun paslon tunggal, tidaklah otomatis menang. Dalam pasal 54D diatur bahwa paslon tunggal dinyatakan menang jika memperoleh 50 persen lebih suara sah. Apabila ternyata kurang dari minimal 50 persen plus satu, maka pilkada diulang tahun berikutnya. Kekosongan jabatan kepala daerah diisi dengan penjabat atau Pj.
Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 27 November 2024 juga masih sangat potensi untuk terjadinya paslon tunggal yaitu Dr Muhammad Al Barra Lc M.Hum / Gus Barra (putra dari Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim M.Ag / Kyai Asep) berpasangan dengan dokter Muhammad Rizal Octavian / Mas Rizal putra dari Dr Achmady MM yang Bupati Mojokerto periode 2000 – 2010 terbaik pasca Reformasi.
Saat ini hampir semua parpol tampak mengarah kepada Gus Barra – Mas Rizal dengan rekomendasi Surat Keputusan yang telah didapatkan diantaranya dari PAN deng tiga (3) kursi, PPP (4 kursi), juga Gerindra (4 kursi), yang akan disusul sejumlah parpol lain diantaranyw Demokrat (5 kursi), Golkar (5 kursi), Perindo (1 kursi), dan PDIP (6 kursi) masih menunggu DPP.
Sementara itu PKS dengan 4 kursi telah memberikan rekomendasi untuk Ikfina Fahmawati dan Sa’dulloh Syarofi. Kemudian PKB dengan kekuatan sepuluh (10) kursi telah sempat mendeklarasikan Ikfina – Sa’dulloh namun masih diiringi desas-desus masih berubah. Jika PKB berubah, maka paslon tunggal yang lolos adalah Gus Barra – Mas Rizal.
Ada yang komentar, “Agar adil, PKB di Kota Mojokerto jika mendukung paslon tunggal, maka untuk di Kabupaten Mojokerto juga harus diberikan. PKB bisa jadi penentu untuk Kota Mojokerto maupun Kabupaten Mojokerto.”
Bisa saja dari atas ada agar untuk Kota Mojokerto itu Pilwali-nya kondusif, begitu pula untuk Kabupaten Mojokerto agar Pilbup-nya lebih kondusif.
Para parpol non parlemen juga bisa ikut jadi ‘penentu’, dengan di Kota Mojokerto deklarasi dukung Ika Puspitasari. Sedangkan untuk di Kabupaten Mojokerto dukung Gus Barra – Mas Rizal dengan Kurniawan Eka Nugraha yang juga Ketua Partai Gelora Kabupaten Mojokerto sebagai pimpinan Koalisi Mojokerto Bersatu (KMB) bersama Partai Garuda (Kartono), PBB, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI, Bryan), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN, Sumidi). (Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Siswahyu).
