Breaking News
Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.! Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.!
MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan? MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan?
TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG
IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165 IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165
Lapas Lubuk Pakam Ikuti Kegiatan Standar Bantuan Litigasi dan Kerja Sama dengan LBH dan OBH Tahun Anggaran 2026 Lapas Lubuk Pakam Ikuti Kegiatan Standar Bantuan Litigasi dan Kerja Sama dengan LBH dan OBH Tahun Anggaran 2026
Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.!
Info Riau

Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.!

MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan?
Info Riau

MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan?

TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG
Info Riau

TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG

IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165
Info Riau

IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165

Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.!
Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.!
MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan?
MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan?
TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG
TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG
IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165
IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165

Berita Terbaru

Faktanews24

Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.! Info Riau
Bolehkah Kantor Induk BUMD Pindah dari Ibu Kota ke Kecamatan.? “Ini Jawaban Pakar.!
MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan? Info Riau
MoU Media 2026 Jalan di Tempat, Jurnalis Mitra Kominfo Rohil Gelisah: BPKAD dan DPRD Sudah Cair, Kominfo Kapan?
TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG Info Riau
TEGASKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME, KAKANWIL DITJENPAS KEPRI BERI PENGUATAN KINERJA DI LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG
IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165 Info Riau
IMIPAS PEDULI 2026, LAPAS NARKOTIKA TANJUNGPINANG BERSAMA JAJARAN PEMASYARAKATAN KEPRI SALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK-ANAK PANTI ASUHAN INSAN CITA 165

UU PERS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Landasan Hukum Kemerdekaan Pers, Hak Tolak, Hak Jawab, serta Perlindungan Profesi Jurnalis di Indonesia

Prinsip Dasar Kemerdekaan Pers

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pers No. 40 Tahun 1999 ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Diagram Alur Sistem & Perlindungan Hukum Pers

Skema interaktif hierarki pelaksanaan tugas jurnalistik berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 dan Dewan Pers.

Perusahaan Pers

Berbadan hukum yang jelas (PT, Koperasi, Yayasan), memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi wartawan.

Karya Jurnalistik

Menaungi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), menjunjung asas praduga tak bersalah, akurat, dan berimbang (cover both sides).

Hak & Sengketa

Penyelesaian sengketa pemberitaan wajib melalui Hak Jawab & Hak Koreksi di bawah pengawasan Dewan Pers.

Hak Utama Insan Pers

Hak Tolak (Pasal 6)

Hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber yang minta dirahasiakan demi keamanan.

Hak Jawab & Koreksi

Hak masyarakat untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik.

Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum yang sah dari negara (Pasal 8).

Dokumen pedoman ini diterbitkan untuk memastikan seluruh kerja jurnalistik senantiasa mematuhi standar etik dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

UU MIGAS,TANAH DAN HAM

Pusat Informasi Regulasi & Hukum

Indeks Undang-Undang Nasional

Energi & Sumber Daya
UU Minyak & Gas (Migas)

Regulasi pengelolaan pertambangan minyak, gas bumi, eksplorasi, dan pengusahaan.

Lihat Ringkasan
Pertanahan & Agraria
UU Pokok Agraria (UUPA)

Dasar hukum hak atas tanah, kepemilikan, pemanfaatan, dan tata ruang wilayah.

Lihat Ringkasan
Hak Asasi Manusia
UU Hak Asasi Manusia

Jaminan perlindungan, penegakan, dan penghormatan hak asasi warga negara.

Lihat Ringkasan

UU PENYALAHGUNA NARKOBA

Undang-Undang Republik Indonesia

Regulasi & Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencakup sanksi kurir, pengedar, bandar, hingga sanksi pemberatan bagi aparat penegak hukum yang melindungi (back-up).

Pasal 114 & 112 UU No. 35/2009

Sanksi Kurir & Pengedar Sabu / Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau membawa/kurir narkotika golongan I (termasuk sabu dan ganja).

Pidana Penjara: Seumur Hidup, atau penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun / Hukuman Mati (tergantung jumlah berat barang bukti, misal sabu di atas 5 gram).
Denda: Sangat besar, berkisar antara Rp1.000.000.000 (1 Miliar) hingga Rp10.000.000.000 (10 Miliar) Rupiah.
Pasal Pemberatan / Sanksi Khusus

Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Mem-back-up

Jika tindak pidana narkotika melibatkan atau dibekingi oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, atau Pegawai Negeri yang berwenang), ancaman hukumannya diperberat.

Pidana Tambahan & Pokok: Ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman maksimal, pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), hingga hukuman mati jika terbukti terlibat sebagai pengendali/sindikat.
Denda & Sanksi Etik: Denda maksimal sesuai ketentuan pasal pemberatan, pencabutan hak-hak tertentu, serta proses peradilan militer/umum secara transparan.
Catatan Kebijakan Redaksi: Informasi hukum ini disajikan sebagai bentuk edukasi publik dan kontrol sosial media massa terhadap pemberantasan narkotika di Indonesia demi mewujudkan generasi yang bersih dari narkoba.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.