Grobogan Jawa tengah

DPD PARTAI NASDEM GROBOGAN MEMPERINGATI HARI KEBAIKAN SEDUNIA.

14 November 2026

Grobogan Jawa tengah

DPD PARTAI NASDEM GROBOGAN MEMPERINGATI HARI KEBAIKAN SEDUNIA.

14 November 2026

Breaking news

Wakil Menteri PANRB dan Inspektur Jenderal Kemenimipas Tinjau Layanan Publik dan Program Pembinaan di Lapas Kelas I Medan

14 November 2026

Berita Nasional

DIDUGA JALAN AKSES GARMEN BANYU PUTIH JEPARA RUSAK PARAH, MASYARAKAT BERHARAP SEGERA DIPERBAIKI AGAR AMAN DILEWATI PENGGUNA JALAN DAN MENCEGAH KECELAKAAN 📰 BERITA FAKTA NEWS 24 Penulis : Jurnalis Masykuri Narasumber : MSR (Masyarakat) Lokasi : Desa Banyu Putih, Kabupaten Jepara Tanggal : 14 November 2026 JEPARA – Berdasarkan keluhan masyarakat (MSR), diduga jalan akses garmen Desa Banyu Putih rusak parah sehingga menyulitkan ribuan pekerja garmen dan seluruh pengguna jalan saat melintas. Masyarakat berharap agar segera ada perbaikan jalan supaya aman dilewati pengguna jalan dan tidak menimbulkan rawan kecelakaan,” ujar MSR. Warga mendesak Dinas PUPR Jepara segera turun ke lokasi untuk survei dan melakukan perbaikan jalan.

14 November 2026

DPD PARTAI NASDEM GROBOGAN MEMPERINGATI HARI KEBAIKAN SEDUNIA.

Wakil Menteri PANRB dan Inspektur Jenderal Kemenimipas Tinjau Layanan Publik dan Program Pembinaan di Lapas Kelas I Medan

DIDUGA JALAN AKSES GARMEN BANYU PUTIH JEPARA RUSAK PARAH, MASYARAKAT BERHARAP SEGERA DIPERBAIKI AGAR AMAN DILEWATI PENGGUNA JALAN DAN MENCEGAH KECELAKAAN 📰 BERITA FAKTA NEWS 24 Penulis : Jurnalis Masykuri Narasumber : MSR (Masyarakat) Lokasi : Desa Banyu Putih, Kabupaten Jepara Tanggal : 14 November 2026 JEPARA – Berdasarkan keluhan masyarakat (MSR), diduga jalan akses garmen Desa Banyu Putih rusak parah sehingga menyulitkan ribuan pekerja garmen dan seluruh pengguna jalan saat melintas. Masyarakat berharap agar segera ada perbaikan jalan supaya aman dilewati pengguna jalan dan tidak menimbulkan rawan kecelakaan,” ujar MSR. Warga mendesak Dinas PUPR Jepara segera turun ke lokasi untuk survei dan melakukan perbaikan jalan.

DPD PARTAI NASDEM GROBOGAN MEMPERINGATI HARI KEBAIKAN SEDUNIA.

Grobogan Jawa tengah14 November 2026

Solichin

DPD Partai NasDem Kabupaten Grobogan memperingati hari kebaikan…

DPD PARTAI NASDEM GROBOGAN MEMPERINGATI HARI KEBAIKAN SEDUNIA.

Grobogan Jawa tengah14 November 2026

Solichin

DPD Partai NasDem Kabupaten Grobogan Peringati Hari Kebaikan…

Wakil Menteri PANRB dan Inspektur Jenderal Kemenimipas Tinjau Layanan Publik dan Program Pembinaan di Lapas Kelas I Medan

Breaking news14 November 2026

Sonhaji

Siaran Pers Media Faktanews24 Medan, – Lembaga…

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Landasan Hukum Kemerdekaan Pers, Hak Tolak, Hak Jawab, serta Perlindungan Profesi Jurnalis di Indonesia

Prinsip Dasar Kemerdekaan Pers

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pers No. 40 Tahun 1999 ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Diagram Alur Sistem & Perlindungan Hukum Pers

Skema interaktif hierarki pelaksanaan tugas jurnalistik berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 dan Dewan Pers.

Perusahaan Pers

Berbadan hukum yang jelas (PT, Koperasi, Yayasan), memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi wartawan.

Karya Jurnalistik

Menaungi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), menjunjung asas praduga tak bersalah, akurat, dan berimbang (cover both sides).

Hak & Sengketa

Penyelesaian sengketa pemberitaan wajib melalui Hak Jawab & Hak Koreksi di bawah pengawasan Dewan Pers.

Hak Utama Insan Pers

Hak Tolak (Pasal 6)

Hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber yang minta dirahasiakan demi keamanan.

Hak Jawab & Koreksi

Hak masyarakat untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik.

Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum yang sah dari negara (Pasal 8).

Undang-Undang Republik Indonesia

Regulasi & Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencakup sanksi kurir, pengedar, bandar, hingga sanksi pemberatan bagi aparat penegak hukum yang melindungi (back-up).

Pasal 114 & 112 UU No. 35/2009

Sanksi Kurir & Pengedar Sabu / Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau membawa/kurir narkotika golongan I (termasuk sabu dan ganja).

Pidana Penjara: Seumur Hidup, atau penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun / Hukuman Mati (tergantung jumlah berat barang bukti, misal sabu di atas 5 gram).

Denda: Sangat besar, berkisar antara Rp1.000.000.000 (1 Miliar) hingga Rp10.000.000.000 (10 Miliar) Rupiah.

Pasal Pemberatan / Sanksi Khusus

Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Mem-back-up

Jika tindak pidana narkotika melibatkan atau dibekingi oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, atau Pegawai Negeri yang berwenang), ancaman hukumannya diperberat.

Pidana Tambahan & Pokok: Ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman maksimal, pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), hingga hukuman mati jika terbukti terlibat sebagai pengendali/sindikat.

Denda & Sanksi Etik: Denda maksimal sesuai ketentuan pasal pemberatan, pencabutan hak-hak tertentu, serta proses peradilan militer/umum secara transparan.