Faktanews24.com – Indramayu – Proses tender proyek infrastruktur di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 dinilai berlangsung kompetitif dan terbuka. Mekanisme lelang berbasis elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) disebut memberi ruang persaingan yang lebih adil bagi para penyedia jasa konstruksi.
Berdasarkan data hingga Jumat (8/5/2026), tercatat sebanyak 24 paket tender konstruksi milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu telah memasuki tahapan lelang melalui SPSE.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI) Kabupaten Indramayu, Muhammad Royani, menilai proses pengadaan yang sedang berjalan saat ini memberikan peluang yang setara bagi seluruh peserta tender, baik kontraktor lokal maupun luar daerah.
“Paket-paket pekerjaan yang sudah tayang mulai memasuki proses penawaran dan evaluasi. Sejauh ini mekanisme lelang berjalan kompetitif, dan semua penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama untuk ikut bersaing,” ujar Royani kepada wartawan, Jumat (8/5).
Pria yang akrab disapa Bang Roy itu juga menekankan pentingnya profesionalisme Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ dalam menjaga integritas proses pengadaan. Menurutnya, konsistensi terhadap aturan menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan berkualitas dan tepat sasaran.
“Transparansi dan profesionalitas harus terus dijaga. Ketika proses pengadaan berjalan bersih dan sesuai regulasi, maka hasil pembangunan infrastruktur juga akan lebih optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Royani turut mengingatkan seluruh peserta tender agar menjunjung tinggi etika persaingan usaha yang sehat serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi mencederai integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Persaingan yang fair bukan hanya penting bagi pelaku usaha, tetapi juga menentukan kualitas pembangunan daerah. Infrastruktur yang dibangun nantinya akan digunakan masyarakat luas, sehingga prosesnya harus benar-benar dijaga,” tambahnya.
Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah penyedia jasa konstruksi lainnya. Mereka menilai tahapan seleksi yang dilakukan UKPBJ Indramayu berlangsung cukup ketat, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga evaluasi teknis.
Sementara itu, berdasarkan data pada portal pengadaan nasional, total skala anggaran pengadaan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2026 mencapai Rp862,26 miliar. Dari jumlah tersebut, sektor tender mendominasi dengan nilai Rp380,68 miliar untuk 93 paket pekerjaan.
Adapun skema pengadaan langsung tercatat memiliki jumlah paket terbanyak, yakni 958 paket dengan nilai Rp271,26 miliar. Sedangkan mekanisme e-purchasing mencapai Rp203,74 miliar untuk 387 paket pengadaan.
Dengan besarnya nilai anggaran yang bergulir tahun ini, proses pengadaan yang transparan, kompetitif, dan akuntabel dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik.
