Faktanews24.com – Indramayu – Di tengah riak penolakan sebagian warga, langkah pemerintah dalam mendorong Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa terus bergulir. Minggu (5/4/2026), Pendopo Indramayu menjadi ruang temu antara pemerintah pusat dan daerah, saat jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hadir untuk memperkuat koordinasi sekaligus merawat komunikasi publik.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa program ini bukan keputusan yang lahir secara tiba-tiba. Ia menyebut, berbagai forum pembahasan telah dilalui, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, termasuk pertemuan bersama menteri dan Gubernur Jawa Barat.
“Ini bagian dari program besar yang tidak hanya menyasar Indramayu, tetapi membentang di sepanjang Pantura, dari Bekasi, Karawang, Subang hingga Indramayu. Tujuannya satu: menghidupkan kembali lahan yang kurang optimal menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Program tersebut, lanjut Lucky, menyasar lahan negara yang berada dalam pengawasan Kementerian Kehutanan, dengan skema kerja lintas kementerian. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, berada pada posisi mendukung, sekaligus memastikan proses berjalan tanpa mengabaikan realitas sosial di lapangan.
Namun di balik visi besar itu, muncul pertanyaan krusial dari masyarakat: soal kepastian kompensasi atau uang kerohiman. Menjawab hal tersebut, Lucky menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menentukan besaran nilai sebelum proses teknis dilakukan.
“Belum bisa ditentukan sekarang. Kita harus tahu dulu wilayahnya, objeknya, apa saja yang terdampak. Itu semua harus melalui pengukuran dan pematokan. Dari situlah baru bisa dihitung secara adil,” jelasnya.
Di sisi lain, dinamika di lapangan tak bisa dihindari. Sejumlah kelompok masyarakat disebut masih menolak proses pematokan sebelum ada kejelasan menyeluruh. Situasi ini, menurut Lucky, menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan melalui dialog, bukan konfrontasi.
“Kita tidak boleh memaksakan. Justru kita akan undang perwakilan masyarakat, duduk bersama, mencari titik temu. Bagaimana proses ini bisa dipahami, sementara di bawah ada kekhawatiran yang harus dijawab,” katanya.
Ia menegaskan, komunikasi dengan masyarakat bukan hal yang baru dilakukan. Bahkan saat aksi unjuk rasa berlangsung di depan Pendopo Indramayu, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan menerima perwakilan massa untuk berdiskusi.
Dalam nada tegas namun terukur, Lucky juga menyinggung adanya informasi yang dinilai tidak utuh dan berpotensi memicu kegaduhan.
“Jangan sampai ada yang membiaskan informasi. Mari kita bertabayun. Pemerintah tidak bekerja dalam ruang gelap, semua terbuka, semua bisa dikomunikasikan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi hingga ke tingkat pusat.
“Mau bertemu presiden, silakan. Mau bertemu menteri, silakan. Itu hak masyarakat, dan kami siap memfasilitasi. Pemerintah hadir untuk menjembatani, bukan membatasi,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan KKP menegaskan bahwa kehadiran mereka di Indramayu merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus memastikan program berjalan sesuai koridor.
“Kami datang untuk bersilaturahmi, berkoordinasi, dan memastikan langkah ke depan semakin solid. Niat kami jelas, bukan menyulitkan, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
KKP saat ini mengemban mandat pelaksanaan revitalisasi tambak sebagai bagian dari PSN di empat kabupaten di Pantura Jawa: Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Program ini, ditegaskan, bukan proses instan, melainkan perjalanan bertahap yang dikawal regulasi.
“Ini bukan membalik telapak tangan. Semua ada tahapan, ada mekanisme, dan diawasi sesuai peraturan. Kami ingin memastikan semuanya berjalan adil dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ke depan, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat terdampak, agar program besar ini tidak hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan dan manfaat nyata.
Di tengah tarik-menarik kepentingan dan harapan, satu hal yang menjadi penentu adalah kepercayaan bahwa pembangunan tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dijalankan secara terbuka dan berpihak pada masyarakat.
