Kelangkaan BBM Subsidi di Bengkalis Kian Parah, Warga dan Nelayan Tercekik Harga Eceran
BENGKALIS | FAKTANEWS24.COM – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masih menjadi keluhan utama masyarakat Kabupaten Bengkalis, Riau. Akibatnya, warga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi.
Temuan tersebut didapatkan saat pantauan langsung di sejumlah lapak penjualan BBM eceran di wilayah Bengkalis, pada Jumat pagi, 17 Juli 2026.
Nurhayati (53), seorang pedagang ikan yang juga istri nelayan, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman bagi keberlangsungan usaha kecil mereka.
“BBM bersubsidi baik Pertalite maupun Solar sangat susah didapat. Kalaupun ada di SPBU, antreannya luar biasa panjang dan sering habis sebelum kami sampai di depan. Akhirnya, kami terpaksa beli di eceran dengan harga mahal sekali. Ini sangat memberatkan biaya operasional kami,” keluhnya saat ditemui di lapak dagangannya.
Hal senada disampaikan Juli, warga Desa Penebal, dan Herman, warga Desa Simpang Ayam. Mereka menyatakan bahwa ketiadaan stok di SPBU membuat mereka terjebak pada pilihan sulit: tidak bekerja atau membeli BBM dengan harga tinggi.
“Jika harus membeli di eceran seharga Rp14.000 per liter, keuntungan hasil kerja seharian habis hanya untuk beli bahan bakar. Kami seperti diperas oleh keadaan,” ujar Herman.
Berdasarkan investigasi di lapangan, harga eceran Pertalite di beberapa wilayah Bengkalis berkisar antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Situasi lebih ekstrem terjadi di daerah pelosok seperti Desa Tanjong Sekodi, di mana harga dilaporkan menembus angka Rp15.000 per liter. Angka ini terpaut jauh dari HET Pertalite yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000 per liter.
Tingginya harga ini diduga dipicu oleh rantai distribusi yang tidak transparan dan adanya oknum-oknum yang melakukan aksi borong di SPBU menggunakan jeriken atau tangki modifikasi sebelum dijual kembali secara eceran.
Kondisi ini memicu kemarahan publik yang mulai menyuarakan desakan agar pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa ketimpangan distribusi ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat kecil.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk segera berkoordinasi dengan BPH Migas guna melakukan audit distribusi di SPBU. Selain itu, aparat penegak hukum harus turun tangan menindak tegas oknum pengepul atau penimbun BBM yang bermain di tengah penderitaan warga,” tegasnya.
Masyarakat berharap kepada pemerintah terkhusus nya Bupati Kabupaten Bengkalis untuk adanya penambahan kuota atau setidaknya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Tanpa intervensi yang cepat dan nyata, dikhawatirkan ekonomi nelayan,pelaku usaha kecil menengah dan petani di Bengkalis akan semakin terpuruk akibat biaya logistik yang terus melambung.
(NSR)
