Faktanews24.com – Pacitan, Klaim ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang aman di Kabupaten Pacitan kembali digaungkan oleh pemerintah daerah. Namun di balik pernyataan normatif tersebut, persoalan klasik terkait distribusi yang terhambat kondisi geografis dan cuaca tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Di sela kegiatan pengawasan tera dispenser di SPBU dan pengecekan akurasi timbangan emas, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan memastikan bahwa stok BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, dalam kondisi mencukupi. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdagnaker, Acep Suherman, yang menyebut hasil pemantauan lapangan menunjukkan tidak adanya pelanggaran signifikan, baik dari sisi takaran maupun ketersediaan.
“Sejauh ini tidak ada masalah berarti. Baik dari sisi ukuran dispenser maupun ketersediaan stok, semuanya masih aman,” ujarnya, saat diwawancarai wartawan pada Kamis, 30 April 2026.
Namun, pertanyaannya: apakah kondisi “aman” tersebut benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat hingga ke pelosok?
Pacitan bukanlah wilayah datar dengan akses distribusi yang mudah. Karakter geografis yang didominasi perbukitan maupun pegunungan, jalan berkelok, serta rawan longsor saat musim hujan menjadi faktor krusial yang kerap mengganggu rantai pasok BBM. Fakta bahwa seluruh SPBU masih bergantung pada suplai dari Depo Pertamina di Boyolali memperlihatkan adanya ketergantungan tinggi terhadap jalur distribusi luar daerah.
“Semua SPBU masih aktif mengajukan DO ke Depo Pertamina di Boyolali. Kalau pun ada kendala, hanya soal waktu pengiriman lantaran kondisi geografis Pacitan,” jelasnya.
Acep sendiri mengakui adanya kendala tersebut, meskipun ia menegaskan bahwa dampaknya hanya sebatas keterlambatan pengiriman, bukan kelangkaan. Pernyataan ini seolah menjadi penenang, tetapi sekaligus menyiratkan bahwa sistem distribusi BBM di Pacitan belum sepenuhnya tangguh menghadapi kondisi alam.
Dalam situasi tertentu, keterlambatan distribusi bisa memicu kepanikan di masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota atau hanya memiliki akses terbatas ke SPBU. Dalam konteks ini, stabilitas stok di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan kemudahan akses di lapangan.
Di sisi lain, imbauan pemerintah agar masyarakat tidak panik saat terjadi fluktuasi harga BBM non-subsidi juga patut dicermati. Kenaikan harga, sekecil apa pun, tetap berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergantung pada mobilitas harian seperti petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Acep juga mengimbau masyarakat agar tidak panik, terutama saat terjadi kenaikan harga pada BBM non-subsidi, kecuali jenis Pertamax Ron 92. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah bersama pihak SPBU terus menjalin koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
“InsyaAllah semua stok aman, tidak ada kendala. Masyarakat diharapkan tetap tenang,” pungkasnya.
Alih-alih sekadar memastikan stok “aman”, publik tentu berharap adanya langkah konkret untuk memperkuat sistem distribusi, seperti optimalisasi jalur logistik, penambahan buffer stok di wilayah rawan, atau bahkan kajian pembangunan depo yang lebih dekat dengan Pacitan.
Jika tidak, maka pernyataan “stok aman” akan terus menjadi jargon berulang, sementara masyarakat di lapangan masih harus berjibaku dengan realitas distribusi yang tak selalu mulus.
Pacitan membutuhkan lebih dari sekadar kepastian stok. Yang dibutuhkan adalah jaminan akses yang merata tanpa terhambat oleh jarak, medan, dan cuaca. Karena pada akhirnya, energi bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga tentang keadilan distribusi.***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno
