FaktaNews24.com – Lampung – Tudingan pemerasan Rp 50 juta terhadap pedagang bensin eceran di Way Kanan berbuntut panjang. Kapolres Way Kanan, AKBP Didik Kurniantoro, pasang badan dan membantah keras di hadapan Komisi III DPR RI.
Didik mengaku langsung bergerak setelah dapat pesan WhatsApp soal dugaan anggotanya di Polsek Pakuan Ratu minta uang damai.
“Saya langsung telepon Kasat Reskrim, langsung telepon Kasi Propam. Saya tanya ada anggota Polsek yang memeras Rp 50 juta terkait BBM?” kata Didik dalam RDPU Komisi III DPR RI, Rabu (22/7/2026).
Rekaman “50-50” yang Jadi Pangkal Tuduhan
Menurut Didik, bukti yang dibawa pelapor adalah rekaman diam-diam dengan kualitas suara tidak jelas. Isinya bukan permintaan polisi, tapi ucapan “50-50” yang justru keluar dari mulut Supiah sendiri.
“Sudah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ada anggota yang aktif nego. Bahkan Ibu Supiah ini yang minta diselesaikan,” tegasnya.
Propam sudah periksa. Hasilnya nihil. Tak ada negosiasi uang.
“Keterangan anggota saya, jangankan Rp 10 juta, Rp 50 juta saja kami enggak berani karena ini perintah Presiden dan perintah Kapolres,” ujarnya.
Versi Pedagang: Isyarat Angka 5 dan 0
Sebelumnya, pasangan suami istri Hartono dan Supiah curhat di DPR. Hartono dijerat kasus dugaan penimbunan BBM setelah polisi menemukan sekitar 25 jeriken di lokasi usahanya.
Kuasa hukumnya, Resmen Kadafi, menyebut usaha itu hanya untuk warga yang minim SPBU dengan untung Rp 1.000 per liter atau Rp 20.000 per jeriken.
Dalam forum yang sama, Resmen mengungkap adanya isyarat minta uang. Kliennya menangkap kode angka “5” dan “0” dari oknum penyidik agar perkara tak lanjut. Supiah mengaku tak sanggup karena masih berutang modal.
Kapolres: Itu Perintah, Bukan Cari-cari
Didik memastikan penindakan itu bukan kriminalisasi. Hartono dan Supiah sudah lama dipantau. Sempat buka di ruko, lalu pindah lokasi setelah mencium akan ada razia.
Berbekal info warga, polisi cek lokasi baru dan menemukan mobil bak terbuka penuh jeriken BBM.
“Memang saya perintahkan. Kalau tidak ditangkap, dievaluasi kanitnya,” pungkas Didik.
Dua versi, satu panggung di DPR. Polisi bilang penegakan aturan, pedagang bilang terjepit ekonomi. Kini bola ada di Komisi III.
