Banggar DPRD Tebo Bahas Sejumlah Polemik, Termasuk Pengurangan TKD dari Pemerintah Pusat
TEBO ~ Faktanews24.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tebo menggelar rapat pembahasan anggaran pada Senin, 10 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan terkait kondisi dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo.
Rapat Banggar dihadiri langsung Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, S.H., didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II unsur pimpinan DPRD, serta anggota Banggar.
Selain unsur legislatif, rapat juga dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tebo yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Sindi, S.H., M.H., bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran eksekutif terkait.
Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut terdapat sejumlah polemik yang menjadi perhatian Banggar, salah satunya berkaitan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, terdapat pengurangan TKD yang diterima daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu hal yang perlu dibahas secara serius agar tidak berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Untuk rincian apa saja yang mengalami pengurangan, nanti akan kita bahas lebih lanjut,” ujar Khalis.
Ia menjelaskan, pembahasan terkait TKD dan sejumlah persoalan anggaran lainnya belum selesai. Rapat lanjutan dijadwalkan kembali digelar lusa untuk membahas lebih detail mengenai kondisi anggaran Kabupaten Tebo.
Meski terdapat pengurangan TKD dari pemerintah pusat, Ketua DPRD Tebo tetap optimistis kondisi APBD Kabupaten Tebo masih dalam keadaan sehat.
“Kita optimis APBD Tebo dalam kondisi sehat. Namun, tentu semuanya harus dibahas secara cermat agar kebijakan anggaran tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Pembahasan Banggar bersama TAPD dan jajaran OPD tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis dalam menyikapi perubahan transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memastikan pengelolaan APBD Kabupaten Tebo tetap efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(EE)
