Faktanews24.com – Beijing, Pemerintah China kembali mengirimkan pesan keras kepada para pejabatnya. Sepanjang tahun 2025, otoritas pengawas disiplin Partai Komunis China menjatuhkan sanksi kepada 983.000 orang dalam lebih dari satu juta kasus korupsi yang diselidiki. Angka ini menjadikan 2025 sebagai salah satu tahun paling agresif dalam sejarah perang anti-korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
Data tersebut dirilis melalui situs resmi Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) dan Komisi Pengawasan Nasional China pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Dari ratusan ribu pelanggar yang dihukum, 69 di antaranya merupakan pejabat senior setingkat menteri, pejabat provinsi, hingga elite pemerintahan pusat kelompok yang oleh Xi Jinping kerap disebut sebagai “harimau.”
Istilah “harimau dan lalat” telah lama menjadi simbol kampanye anti-korupsi Xi Jinping harimau merujuk pejabat elite, sementara lalat adalah birokrat tingkat bawah. Penindakan terhadap 69 pejabat tinggi tersebut menegaskan bahwa jabatan bukan lagi perisai dari jerat hukum.
Skala penindakan ini menunjukkan bahwa kampanye yang dimulai sejak Xi berkuasa lebih dari satu dekade lalu bukan sekadar retorika politik, melainkan operasi sistematis yang terus diperluas. Hampir satu juta orang dihukum dalam satu tahun menjadi sinyal bahwa pengawasan internal partai kini bekerja dengan intensitas maksimum.
Presiden Xi Jinping kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kelangsungan Partai Komunis dan stabilitas negara. Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita negara Xinhua, Xi menekankan pentingnya mempertahankan sikap “nol toleransi” terhadap korupsi.
Ia memperingatkan bahwa pejabat korup tidak boleh memiliki “tempat untuk bersembunyi,” baik melalui kekuasaan, jaringan politik, maupun gaya hidup mewah yang selama ini kerap menjadi simbol penyalahgunaan wewenang.
Xi juga mengakui bahwa tugas memberantas korupsi masih sangat berat. Menurutnya, ekosistem yang memungkinkan praktik korupsi tumbuh belum sepenuhnya hilang dan membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Bagi Xi Jinping, perang melawan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pertaruhan ideologis dan politik. Korupsi dipandang sebagai “kanker” yang dapat menggerogoti legitimasi Partai Komunis di mata rakyat, sekaligus menghambat agenda pembangunan nasional.
Sejumlah pengamat menilai, kampanye anti-korupsi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan loyalitas politik menjelang fase baru rencana pembangunan lima tahunan China, di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan ekonomi domestik.
Di sisi lain, Xi Jinping menyatakan optimisme terhadap kinerja ekonomi China sepanjang 2025. Dalam pertemuan tahunan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, Xi menyebut 2025 sebagai tahun yang luar biasa dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai sekitar 5 persen.
Namun, laporan sejumlah lembaga riset, termasuk Mureks, mencatat bahwa pertumbuhan tersebut tidak lepas dari tantangan serius. Investasi mencatat kontraksi tahunan pertama sejak 1998, pertumbuhan penjualan ritel melemah, dan sektor properti masih tertekan dengan penurunan harga rumah baru hingga akhir tahun.
Dengan hampir satu juta sanksi dalam setahun, perang anti-korupsi ala Xi Jinping tampak jauh dari kata selesai. Bagi Beijing, ini adalah “revolusi diri” upaya berkelanjutan untuk menjaga kemurnian ideologi partai sekaligus memperkuat kendali negara atas birokrasi.
Pesannya jelas yaitu tak peduli setinggi apa jabatan, hukum tetap turun tangan. Di China era Xi Jinping, korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran, melainkan ancaman langsung terhadap negara dan kekuasaan itu sendiri.***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno
Author: Jefri Asmoro Diyatno
Sarjana Ekonomi (S.E) di Stainu Pacitan (2024). Bergabung di Faktanews24.com sejak tahun 2023. Meliput berbagai topik, pemerintahan, politik, hukum, seni, pendidikan, budaya, pariwisata, isu daerah dan isu nasional di Indonesia maupun isu dunia internasional.
