Tulungagung, // FN24
Suasana keprihatinan sekaligus kewaspadaan tinggi melanda warga Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Masyarakat kini mulai mempertanyakan secara serius pengelolaan anggaran desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa, Imam Mahmudi atau akrab disapa Pak Imam, yang berlatar belakang mantan anggota TNI.
Di tengah situasi Kabupaten Tulungagung yang sedang bergolak—dimana Bupati baru saja ditangkap KPK bulan lalu terbukti kasus pemerasan dan pencucian uang, serta banyak Kepala Desa lain terjerat hukum hingga menjalani hukuman—warga Desa Tanjung tak ingin diam saja. Mereka menuntut audit ulang secara menyeluruh atas pengelolaan keuangan desa mulai tahun 2024 hingga 2026. Jika tak ada kejelasan, warga berjanji akan melapor langsung ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Tulungagung.
📌 Anggaran Besar Tanpa Kejelasan, Penyertaan Modal BUMDes Tak Jelas Bentuk Usahanya
Berdasarkan data resmi penyaluran Dana Desa, ditemukan alokasi dana yang sangat besar namun belum terlihat wujud nyatanya secara jelas oleh masyarakat:
✅ Penyertaan Modal BUMDes 2025: Dialokasikan dana sebesar Rp 238.000.000. Hingga saat ini, warga sama sekali belum tahu usaha apa yang dijalankan, belum ada keuntungan yang dinikmati desa, dan laporannya tertutup rapat.
✅ Pos Rehabilitasi & Pembangunan: Anggaran besar terus mengalir untuk pemugaran gedung kantor desa, perbaikan jalan, jaringan instalasi, serta pos “Keadaan Mendesak” yang nilainya ratusan juta rupiah setiap tahunnya.
✅ Total Anggaran Mengalir:
• 2024: Pagu Rp 857.821.000
• 2025: Pagu Rp 1.189.508.000
• 2026: Pagu Rp 339.483.000 (berjalan)
“Kami melihat banyak pejabat dan Kades di Tulungagung yang kini berurusan dengan hukum, bahkan Bupati sendiri sudah ditahan KPK karena korupsi. Kami takut hal yang sama terjadi di desa kami. Kami minta audit ulang segera. Jika tidak transparan, kami laporkan ke Inspektorat dan Kejaksaan agar diperiksa secara hukum,” tegas perwakilan warga.
⚖️ Pelajaran Berharga: Korupsi Tak Akan Terlindungi
Warga sadar bahwa kekuasaan tidak selamanya melindungi kesalahan. Banyak Kepala Desa yang dulunya berkuasa kini sedang menjalani hukuman penjara, dan bahkan Bupati Tulungagung pun tak luput dari jerat hukum KPK atas kasus pemerasan dan pencucian uang yang terbukti.
“Uang rakyat harus jelas perginya, harus terlihat hasilnya. Tak ada yang kebal hukum, sekalipun mantan TNI atau pejabat tinggi. Transparansi mutlak kami tuntut,” tegas warga Desa Tanjung.
Warga berharap Pak Imam segera membuka semua rincian anggaran, bukti fisik pembangunan, dan laporan keuangan yang sah demi menjaga amanah.
