AMBON, Selasa 13/10/2026. http://Faktanews24.com – Ancaman Karhutla dan kabut asap di Maluku menjadi ujian serius bagi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Publik mendesak Gubernur Maluku mengevaluasi Dishut, agar perlindungan hutan tidak hanya tercatat di dokumen anggaran.
Pada 2025 anggaran Dishut mencapai Rp64 miliar, dan 2024 sebesar Rp54 miliar dengan Rp34 miliar untuk belanja pegawai. Kadishut Haikal Baadila menyebut realisasi 2024 mencapai 100% dan dapat penghargaan percepatan anggaran.
Namun realisasi tinggi tidak menjamin hutan terlindungi. Pagu 2026 sekitar Rp60-65 miliar, dengan alokasi patroli dan penegakan hukum hanya Rp5-8 miliar.
Publik berhak bertanya: berapa titik api terpantau, berapa kali patroli, dan seberapa siap personel Polhut?
Program hutan rakyat di 11 kab/kota, rehabilitasi, dan agroforestri memang bagus, tapi butuh indikator jelas: berapa luas yang direhabilitasi dan berapa kelompok yang dibantu.
“Jangan sampai puluhan miliar habis untuk gaji pegawai, sementara hutan tetap terbakar. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat nyata,”
pungkasnya.
(Simon Gustaf pattifaellapia)
Faktanews 24 com .
