BENGKALIS, FAKTA NEWS 24 COM – Aparatur desa di Kabupaten Bengkalis, Riau, semakin resah dan galau. Pasalnya, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahap II Tahun 2026 yang dinanti sejak April hingga Juli 2026 tak kunjung tuntas.Bahkan, belum termasuk tunggakan 2 bulan di akhir tahun 2025. Ironisnya, pada Senin 11 Agustus 2026, yang diterima oleh aparatur desa hanya 1 bulan gaji saja.
“Utang untuk keperluan rumah tangga di kedai-kedai sudah menumpuk. Sekarang orang kedai sudah kasih sinyal peringatan, sudah tidak lagi melayani yang namanya hutang berjilid,” tutur salah seorang aparatur desa yang enggan disebutkan namanya.
Untuk memastikan kevalidan informasi, tim FAKTA NEWS 24 COM kembali melakukan penelusuran ke lapangan. Dalam waktu tidak berselang lama, kami menemui salah satu Kepala Desa yang berada di Kabupaten Bengkalis salah di desa yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya tetap serupa, dana belum cair penuh.
Tak berhenti di situ, kami juga menghubungi desa-desa lain. Bukan hanya di Kecamatan Bengkalis, bahkan aparatur desa di Kecamatan Bantan juga kami konfirmasi. Bahkan Ketua RT menyambut telepon kami dengan pesan suara. Ia mengaku hanya menerima gaji honorer 1 bulan sebesar Rp400.000.Penelusuran terus berlanjut ke perangkat lain seperti Pak Dusun, Ketua BPD, Ketua RW, Linmas, dan lainnya. Hasilnya tetap satu jawaban.
“Mereka justru balik bertanya kepada kami, di mana gaji honorer mereka tersangkut? Di pusat kah? Di provinsi kah? Atau di daerah sendiri?” ungkap tim FAKTA NEWS 24 COM di lapangan.
Perluasan penelusuran juga mengungkap bahwa permasalahan serupa turut dialami oleh para aparatur dan perangkat desa di wilayah Pulau Rupat (Kecamatan Rupat dan Rupat Utara), di mana nasib mereka tak jauh berbeda dengan mendapati gaji honorer yang macet dan tak kunjung dibayarkan secara utuh.
Situasi pelik ini tidak hanya memicu keresahan psikologis, tetapi juga mulai memunculkan gelombang kekecewaan nyata di tingkat akar rumput. Beban hidup yang semakin berat akibat inflasi harga kebutuhan pokok membuat para pengabdi masyarakat di tingkat desa ini berada di ambang keputusasaan
.Bahkan, ada aparatur desa yang secara tegas memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya akibat dari menunggaknya pencairan gaji yang tak kunjung ada kejelasan pasti, serta beban sosial yang harus mereka tanggung setiap harinya di tengah masyarakat.
Di Kecamatan Bengkalis terdapat 28 desa dan di Kecamatan Bantan terdapat 23 desa. Total 51 desa, belum termasuk wilayah daratan dan kepulauan lainnya seperti di Rupat serta 3 kelurahan, yang kini merasakan dampak langsung dari seretnya aliran dana operasional tersebut.
Keterlambatan pencairan ini berdampak langsung pada kehidupan para pengabdi di desa. Hak mereka yang tertunda sejak April 2026 membuat roda ekonomi keluarga dan operasional desa ikut tersendat parah. Program-program pemberdayaan masyarakat serta pelayanan administrasi di kantor desa pun terancam lumpuh total karena ketiadaan biaya operasional penunjang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis belum dapat dimintai keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan dan mekanisme pencairan yang hanya terealisasi 1 bulan tersebut.
Para aparatur desa sangat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan memberi kepastian, transparansi, serta solusi nyata agar sisa tunggakan gaji dapat segera dilunasi secara penuh demi keberlangsungan hidup keluarga mereka.
(NSR)
