Faktanews24.com – Indramayu – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SD Negeri 1 Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menuai sorotan publik. Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp799.600.000 tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana mestinya.
Proyek dengan sistem swakelola itu dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) UPTD SD Negeri 1 Gabuswetan. Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian pada penggunaan material. Sejumlah bahan bangunan dinilai berkualitas rendah dan tidak memenuhi standar konstruksi sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
Selain persoalan material, lemahnya pengawasan juga disorot. Pihak pelaksana maupun instansi terkait dinilai kurang optimal dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai aturan. Kondisi ini memicu dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pendidikan yang mestinya transparan dan akuntabel.
Lebih jauh lagi, proyek tersebut juga disebut tidak memberdayakan masyarakat lokal. Berdasarkan hasil konfirmasi di lapangan, sebagian besar tenaga kerja yang dilibatkan justru berasal dari luar daerah, seperti dari Cirebon dan Kecamatan Patrol.
“Kepala tukangnya dari Patrol, saya sendiri dari Cirebon, Bang,” ujar salah satu tukang yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lokasi, Jumat (7/11/2025).
Pekerja lain mengaku menerima uang makan harian dan tambahan konsumsi dari pihak sekolah.
“Saya dikasih uang makan Rp75 ribu per hari, dan pernah juga dikasih MBG dari guru. Upah saya dibayar mingguan, sehari Rp120 ribu,” ucapnya.
Temuan tersebut mengundang keprihatinan, terutama terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya diperuntukkan bagi siswa, namun justru disebut ikut diberikan kepada para pekerja proyek.
Menanggapi hal ini, Ketua DPW LSM Abdi Lestari (ABRI) Jawa Barat, Abdul Hanafi, mengecam keras adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari uang negara tersebut.
“Program MBG itu jelas untuk siswa agar terpenuhi gizinya, bukan untuk tukang proyek. Kalau benar hal ini terjadi, berarti pengawasan di sekolah sangat lemah dan perlu ditindaklanjuti. Kami akan melayangkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan dinas terkait,” tegas Hanafi.
Hanafi juga menambahkan bahwa proyek senilai ratusan juta rupiah tersebut seharusnya bisa menjadi contoh transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.
“Setiap rupiah dari APBN harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek revitalisasi malah mencoreng kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Gabuswetan belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan resmi. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu juga belum memberikan tanggapan terkait dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tersebut.
