PANDEGLANG – Gerakan Mahasiswa Pandeglang Bersatu (GMPB) menyoroti aktivitas pemasangan jaringan kabel internet dan tiang penyangga yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, khususnya wilayah selatan.
Sorotan tersebut disampaikan GMPB melalui aksi unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas keresahan masyarakat terkait keamanan, keselamatan, dan penataan infrastruktur jaringan internet di lingkungan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, GMPB secara khusus menyoroti aktivitas pemasangan jaringan milik PT Sibernet. Mereka menduga terdapat sejumlah pemasangan kabel yang belum dilengkapi persetujuan atau perizinan sebagaimana mestinya, baik terkait pemanfaatan ruang maupun penggunaan infrastruktur milik pihak lain.
GMPB juga menyoroti keberadaan kabel jaringan yang terpasang pada tiang listrik, serta pemasangan tiang penyangga di sejumlah lokasi, termasuk area persawahan dan sekitar pepohonan.
Perwakilan mahasiswa GMPB, Rijal, menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jaringan internet seharusnya tetap memperhatikan aspek legalitas, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi maupun perkembangan teknologi jaringan internet. Namun, setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Jangan sampai pemasangan infrastruktur justru menimbulkan keresahan dan berpotensi membahayakan masyarakat. Karena itu, kami meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap legalitas dan tata kelola pemasangan jaringan tersebut,” ujar Rijal.
Atas persoalan tersebut, GMPB menyampaikan lima tuntutan. Pertama, meminta penghentian sementara seluruh aktivitas pemasangan tiang dan kabel baru oleh PT Sibernet di wilayah Pandeglang sampai dilakukannya audit perizinan.
Kedua, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap tiang-tiang yang terbukti tidak memiliki izin sesuai ketentuan.
Ketiga, meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban kontribusi perusahaan kepada pendapatan asli daerah (PAD), termasuk apabila terdapat objek pajak atau retribusi yang menjadi kewajibannya.
Keempat, GMPB meminta PT Sibernet melakukan penataan ulang jaringan, termasuk koordinasi relokasi tiang dan perapian kabel yang dinilai semrawut di sejumlah titik.
Kelima, meminta DPRD Kabupaten Pandeglang memanggil pihak PT Sibernet melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta penjelasan sekaligus membahas persoalan perizinan dan penataan jaringan tersebut.
GMPB menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan dan aspirasi yang disampaikan tidak mendapat perhatian.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, baik dari aspek administrasi perizinan, pemanfaatan infrastruktur, maupun standar keselamatan pemasangan jaringan telekomunikasi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak PT Sibernet terkait dugaan dan tuntutan yang disampaikan GMPB. Konfirmasi kepada perusahaan serta instansi pemerintah terkait masih diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.












