Berita Viral

KOHATI Pandeglang Tolak WUP di Perairan Ujung Kulon, Riwayat Usulan Pemprov Banten Jadi Sorotan

×

KOHATI Pandeglang Tolak WUP di Perairan Ujung Kulon, Riwayat Usulan Pemprov Banten Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
KOHATI Pandeglang Tolak WUP di Perairan Ujung Kulon, Riwayat Usulan Pemprov Banten Jadi Sorotan

PANDEGLANG – Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Pandeglang menyatakan penolakan terhadap penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten. Organisasi tersebut mendesak pemerintah pusat mencabut penetapan WUP sekaligus meminta Pemerintah Provinsi Banten membuka dokumen dan menjelaskan riwayat pengusulan wilayah pertambangan tersebut.

Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Pandeglang, Ila Nurkholifah, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut pemetaan potensi sumber daya alam, melainkan juga masa depan ekosistem kawasan Ujung Kulon yang memiliki nilai konservasi penting dan menjadi habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

“Kami menolak apabila kawasan yang memiliki nilai ekologis strategis justru ditempatkan dalam kerangka kepentingan usaha pertambangan. Tidak semua wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam harus dibuka untuk kepentingan ekonomi. Ada kawasan yang harus dilindungi karena nilai kehidupannya jauh lebih besar daripada nilai ekonomis yang bisa dieksploitasi,” tegas Ila dalam pernyataan sikapnya.

Penolakan tersebut turut menyoroti riwayat pengusulan WUP oleh Pemerintah Provinsi Banten yang disebut telah berlangsung sejak 2013 dan kembali diajukan pada 2015.

Menurut Ila, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai pertimbangan lingkungan dan kepentingan konservasi yang digunakan ketika pengusulan dilakukan.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi Banten membuka seluruh dokumen dan dasar pertimbangan pengusulan tersebut. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses itu berjalan dan sejauh mana kepentingan konservasi telah dipertimbangkan,” ujarnya.

ESDM Jelaskan Riwayat Penetapan WUP

Polemik tersebut mendapat perhatian setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan resmi pada 17 November 2026.

Dalam siaran persnya, Kementerian ESDM menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Baca Juga:  Link Video Jaksa Viral 11 Menit di Media Sosial Kenapa? Begini Fakta, Klarifikasi, dan Risiko Tautan Palsu

ESDM menyebut wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut merupakan sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasional itu sendiri.

Kementerian ESDM juga memaparkan bahwa riwayat pengusulan wilayah pertambangan tersebut telah berlangsung sejak 2013. Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup perairan laut Provinsi Banten. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Selanjutnya, Pemprov Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penetapan wilayah pertambangan melalui sejumlah keputusan menteri hingga penetapan terbaru pada 2026.

ESDM Tegaskan Belum Ada Izin Pertambangan

Dalam penjelasan yang sama, Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

ESDM menyebut hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di sebagian perairan sekitarnya.

Penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, persetujuan pemanfaatan ruang laut, dan persetujuan lingkungan.

Kementerian ESDM juga menyatakan penetapan wilayah pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

KOHATI: Pencegahan Harus Dilakukan Sejak Awal

Meski pemerintah menjelaskan bahwa penetapan WUP bukan merupakan izin pertambangan, KOHATI menilai hal tersebut tidak seharusnya menghentikan pembahasan mengenai potensi risiko ekologis.

“Pencegahan kerusakan harus dimulai sebelum eksploitasi terjadi, bukan menunggu kerusakan muncul baru pemerintah sibuk melakukan evaluasi,” lanjut Ila.

KOHATI juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi Badak Jawa. Menurut organisasi tersebut, upaya penyelamatan satwa tidak dapat dipisahkan dari perlindungan ekosistem yang menjadi habitat dan penopang kehidupannya.

Baca Juga:  KNPI Banten Dukung Relokasi Badak Jawa, Dinilai Jadi Langkah Penyelamatan Populasi

Dalam pernyataan sikapnya, KOHATI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah:

  1. Mendesak Menteri ESDM mencabut penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon.
  2. Meminta Pemerintah Provinsi Banten membuka seluruh dokumen dan dasar pertimbangan usulan WUP tahun 2013 dan 2015.
  3. Meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam proses pengusulan dan koordinasi penetapan WUP.
  4. Mendesak agar tidak diterbitkan kebijakan maupun persetujuan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengancam ekosistem kawasan konservasi Ujung Kulon.
  5. Meminta pemerintah mengutamakan perlindungan ekologis dan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan eksploitasi sumber daya alam.

Ila menegaskan bahwa Pandeglang tidak semestinya hanya dipandang sebagai wilayah yang menyimpan potensi sumber daya alam untuk dieksploitasi. Menurutnya, daerah ini juga memiliki warisan ekologis yang harus dijaga keberlangsungannya.

“Ujung Kulon bukan ruang kosong yang bebas dimasukkan ke dalam agenda pertambangan. Ini adalah warisan kehidupan yang wajib dilindungi,” tutupnya.

Polemik WUP di perairan sekitar Ujung Kulon kini tidak hanya berkaitan dengan penetapan wilayah pertambangan, tetapi juga menyangkut transparansi proses kebijakan, kepastian tata ruang, serta perlindungan lingkungan.

Keterbukaan dokumen usulan pemerintah daerah dan kejelasan batas geografis WUP menjadi hal penting agar masyarakat dapat memahami secara utuh kebijakan tersebut, sekaligus memastikan perlindungan kawasan konservasi tetap menjadi perhatian utama.

Penulis: King Leo
Editor: Apep ilham

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *