Info Banyuasin

DPRD Banyuasin Setujui Perampingan OPD, dari 30 Menjadi 22 Organisasi

×

DPRD Banyuasin Setujui Perampingan OPD, dari 30 Menjadi 22 Organisasi

Sebarkan artikel ini
DPRD Banyuasin Setujui Perampingan OPD, dari 30 Menjadi 22 Organisasi

Banyuasin,Faktanews24.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menyetujui perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Melalui kebijakan tersebut, jumlah OPD akan dirampingkan dari sebelumnya 30 menjadi 22 organisasi atau berkurang delapan perangkat daerah.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna III Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Banyuasin yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Jumat (31/7/2026).

Penataan kelembagaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun birokrasi yang lebih efektif, efisien, profesional, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski menyetujui perubahan struktur organisasi tersebut, DPRD Banyuasin melalui Panitia Khusus (Pansus) III memberikan sejumlah catatan penting. Salah satu penekanannya, proses penggabungan dan penataan OPD harus dilakukan secara terukur, matang, dan tidak mengganggu keberlangsungan program pemerintahan maupun pelayanan publik.

Pansus III mengingatkan agar penyederhanaan organisasi tidak hanya berhenti pada perubahan administratif atau pergantian nomenklatur, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan masyarakat.

“Penataan organisasi perangkat daerah harus benar-benar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, profesional, akuntabel, dan humanis. Jangan sampai perubahan struktur justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” demikian penekanan dalam catatan Pansus III DPRD Banyuasin.

Penggabungan OPD Harus Berdampak pada Kinerja

Pengurangan delapan perangkat daerah tersebut dilakukan melalui penggabungan sejumlah OPD ke dalam struktur organisasi yang lebih sederhana. Dengan penataan ini, koordinasi antarperangkat daerah diharapkan semakin kuat, pembagian tugas dan kewenangan lebih jelas, serta potensi tumpang tindih fungsi dapat diminimalkan.

Namun, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan restrukturisasi birokrasi tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah organisasi. Hal yang lebih penting adalah bagaimana setiap perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Baca Juga:  Ketua DPRD Banyuasin Abdul Rais Ajak Masyarakat Amalkan Pancasila, Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta mempersiapkan seluruh tahapan teknis secara cermat, mulai dari penyesuaian tugas dan fungsi, pembagian kewenangan, penataan sumber daya aparatur, hingga menjamin keberlanjutan program kerja yang sedang berjalan.

“Struktur organisasi boleh lebih ramping, tetapi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik harus semakin baik. Efisiensi birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,

” menjadi salah satu prinsip yang ditekankan dalam rekomendasi penataan kelembagaan tersebut.

Pelayanan Masyarakat Jangan Terganggu

DPRD Banyuasin juga berharap perubahan susunan OPD menjadi momentum untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Proses transisi kelembagaan diminta dilakukan secara hati-hati dan terencana agar tidak menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan tugas, menghambat koordinasi, maupun mengganggu pelayanan di berbagai sektor.

Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna, Raperda tersebut selanjutnya harus melalui tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum dapat diberlakukan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan segera menyiapkan langkah implementasi, sehingga perubahan struktur organisasi dapat berjalan sesuai tujuan dan menghasilkan peningkatan kinerja yang terukur.

Dengan berkurangnya delapan perangkat daerah, penataan birokrasi ini diharapkan tidak sekadar menghadirkan organisasi pemerintahan yang lebih ramping, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, mempercepat koordinasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin.

Editor: Ard

Penulis: Iwan Ard
Editor: Iwan Ard

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *