Banyuasin,Faktanews24.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh pimpinan DPRD Banyuasin dan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuasin yang berlangsung di Gedung DPRD Banyuasin, Senin (21/9/2026).
Bupati Banyuasin Askolani menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, melainkan instrumen penting untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Banyuasin yang telah memberikan perhatian, masukan, serta saran selama proses pembahasan berlangsung.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kerja kerasnya. Setiap catatan dan saran konstruktif dari komisi-komisi akan menjadi perhatian serius Pemkab Banyuasin demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” ungkap Askolani.
Menurutnya, berbagai masukan legislatif merupakan bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran agar pelaksanaan program pembangunan benar-benar sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui serangkaian pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD, termasuk melalui Komisi I, II, III, dan IV bersama fraksi-fraksi. Dalam pembahasan itu, DPRD menyampaikan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Pembahasan tidak hanya menyangkut penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran mampu menunjang keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan aktual masyarakat Banyuasin.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Banyuasin, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Setelah disepakati bersama, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini harus dilalui sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan secara resmi.
Melalui perubahan APBD tersebut, Pemkab Banyuasin diharapkan dapat menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, terutama sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif pun menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan program berjalan sesuai prioritas, sementara DPRD menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan agar penggunaan keuangan daerah tetap transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan disepakatinya perubahan APBD 2026, diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyuasin hingga akhir tahun anggaran dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Alternatif judul yang lebih kuat untuk media online:
DPRD dan Pemkab Banyuasin Ketuk Palu Perubahan APBD 2026, Askolani Tekankan Kepentingan Rakyat
Perubahan APBD Banyuasin 2026 Disepakati, Askolani Apresiasi Masukan DPRD
Resmi Disepakati! Perubahan APBD Banyuasin 2026 Fokus Dukung Pembangunan dan Pelayanan Publik
Editor:Ard










