Faktanews24.com.- Sebagai bentuk sosial kontrol dan keterbukaan informasi publik, SRCB.COM menyampaikan informasi bahwa pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi dan permohonan informasi publik kepada dua instansi terkait pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Rokan Hilir.
Surat tersebut dilayangkan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
DUA SURAT SUDAH DITERIMA RESMI
- Kepada PT BPR Bank Rohil
Nomor: 012/SRCB-KIP/XI/2026
Tanggal: 5 November 2026
Status: Sudah diterima, diterima oleh Staf Umum Randa Trina, dengan stempel Kantor Pusat PT BPR Rokan Hilir.
- Kepada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir
Nomor: 012/SRCB-KIP/XI/2026
Tanggal : 5 November 2026
Status: Sudah diterima, diterima oleh Fauzi Amri, dengan stempel Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
APA ISI SURATNYA ? HANYA MEMINTA KLARIFIKASI
Dalam surat tersebut, SRCB.Com tidak menyampaikan tuduhan,melainkan meminta klarifikasi atas beberapa informasi yang beredar di masyarakat dan keluhan yang masuk ke redaksi.
Poin yang dimintakan klarifikasi antara lain:
- Bagaimana dasar penunjukan bank penyalur TPP?
- Bagaimana mekanisme kerjasama layanan ATM Bersama yang digunakan?
- Bagaimana rincian biaya administrasi yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan ASN ?
- Bagaimana kesiapan fasilitas layanan, termasuk ATM dan Mobile Banking, untuk melayani ASN di kecamatan?
- Bagaimana penjelasan terkait proses pencairan TPP periode Juli 2026
Semua poin tersebut disampaikan dalam bentuk pertanyaan konfirmasi, untuk mendapatkan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.
ADA KELUHAN MASUK, SRCB TERUSKAN UNTUK DIKLARIFIKASI
SRCB.Com menerima sejumlah aspirasi dari PNS dan P3K yang menyampaikan pengalaman mereka terkait perubahan sistem pencairan. Sebagian menyampaikan bahwa sebelumnya mereka terbiasa menggunakan layanan ATM dan Mobile Banking, dan saat ini masih menyesuaikan dengan sistem yang baru.
Narasumber tersebut meminta identitasnya tidak dipublikasikan. SRCB.Com tidak menyimpulkan keluhan tersebut sebagai fakta, melainkan meneruskannya sebagai bahan klarifikasi kepada instansi terkait, agar mendapatkan penjelasan yang berimbang.
Jumlah PNS termasuk P3K se-Kabupaten Rokan Hilir diperkirakan lebih kurang 23.000 orang.
MANAJEMEN BANK ROHIL DIDUGA SUDAH SESUAI PROSEDUR
Di sisi lain, perlu disampaikan bahwa manajemen Bank Rohil diduga telah menjalankan seluruh prosedur sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku.
Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, Bank Rohil berada di bawah pengawasan OJK dan diduga telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai PKS yang telah ditandatangani dengan pihak terkait, termasuk kerjasama layanan ATM Bersama sesuai ketentuan POJK yang berlaku.
Terkait biaya administrasi dan potongan, diduga apakah telah sesuai dengan persetujuan nasabah pada saat pembukaan rekening dan sesuai POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen.
Terkait proses pencairan yang memerlukan waktu, diduga hal tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan prinsip kehati-hatian perbankan, bukan pengendapan dana secara sengaja.
Kata Praktisi Hukum Fauzi Zaharjhon, SH., MH., menilai langkah SRCB.Com bersurat melalui jalur PPID sudah tepat dan konstitusional. Menurutnya, BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah wajib memberikan jawaban dalam tenggang waktu yang diatur UU KIP, agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik.
KITA TUNGGU JAWABAN RESMI
Hingga berita ini diterbitkan, SRCB.Com masih menunggu jawaban klarifikasi resmi dari BPR Bank Rohil dan BPKAD Rohil.
SRCB.Com menegaskan, berita ini dibuat sebagai informasi bahwa surat sudah dikirim dan sudah diterima, bukan sebagai putusan. SRCB.Com membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada kedua instansi tersebut sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Jika ada penjelasan resmi,SRCB.Com akan memuatnya secara utuh dan berimbang.
Sumber : Rudy Hartono
