Mesuji, Lampung – Faktanews24.com – Proyek paling prestisius di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji tahun 2025 ternyata diduga menjadi ladang korupsi volume terbesar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung membongkar borok Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di RSUD Ragab Begawe Caram Mesuji Lampung senilai Rp12.992.579.000 yang digarap PT CA. Senin (7/9).
Dari satu proyek ini saja, negara dirugikan Rp383.322.778,25.
Temuan ini tertuang dalam LHP BPK TA 2025. Proyek dengan nomor kontrak 000.3.2/3627/DAK/SM/2025 dengan masa pelaksanaan 150 hari (23/07/2025 s.d 23/12/2025) ini, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, back up data, dan as built drawing, terbukti kekurangan volume secara masif.
Artinya, apa yang dibayar tidak sama dengan apa yang dibangun. Ada material dan item pekerjaan yang dihitung dan dibayar, tapi faktanya tidak ada di lapangan. Nilainya hampir 400 juta rupiah lenyap.
Ini adalah pelanggaran paling telanjang terhadap Perpres Pengadaan Barang/Jasa. BPK mencatat:
Kepala Dinas Kesehatan Kusnandarsah, SKM., MM selaku Pengguna Anggaran dianggap GAGAL melakukan pengendalian dan pengawasan.
PPK dan PPTK GAGAL mengendalikan pelaksanaan sesuai kontrak. Mereka menandatangani BAST dan membayar lunas tanpa pernah mengukur ulang pekerjaan tersebut.
Padahal sesuai Perpres 16/2018 jo. 46/2025 Pasal 57 ayat (2), PPK WAJIB memeriksa barang/jasa yang diserahkan. Pasal 78 menegaskan, kesalahan perhitungan volume wajib dikenai sanksi administratif dan ganti rugi sebesar nilai kerugian.
BPK merekomendasikan Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E., M.IP. untuk segera memproses kelebihan bayar Rp383,3 Juta dari PT CA dan menyetorkannya ke kas daerah. Jika tidak, ini berpotensi menjadi temuan pidana.
Laboratorium yang seharusnya menjadi benteng deteksi penyakit masyarakat Mesuji, justru dibangun dengan volume curang. Bagaimana hasil lab bisa akurat jika gedungnya saja tidak akurat?
Sementara Kepala dinas Kesehatan Mesuji saat di konfirmasi, lewat WhatsApp menjawab dengan singkat, Alhamdulillah sudah semua, sesuai TL.BPK. Saat ditanya bukti penyelesaiannya apa, Kadis diam seribu bahasa…(**)
