Buru, Faktanews24.com// Bertempat di Pesanggrahan Alun – alun Kabupaten Surakarta, Jendral TNI Purn. Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., selalu Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sekaligus Pembina PABPDSI, berkenan melantik Pengurus Pusat PABPDSI Masa Bakti 2026 – 2032. Rabu,15/07/2026.
Rangkaian acara dimulai dengan seluruh calon pengurus PABPDSI melakukan pelatihan semi militer tentang disiplin yang dikemas dalam bentuk ret – ret seperti yang Kepala – Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati laksanakan di Magelang, kegiatan selama 2 hari di lapangan Purwakarta. Setelah itu dilakukan pendalaman – pendalaman hasil ret – ret, dilanjutkan dengan pemberian sertifikat ret – ret. Acara dilanjutkan dengan Rakernas II PABPDSI di Hotel Prima Plasa. Setelah Rakernas II ditutup oleh Direktur Kelembagaan dari Kemendagri, kemudian dilanjutkan dengan acara pelantikan Pengurus Pusat DPP PABPDSI.
Acara puncak yaitu pelantikan Pengurus Pusat DPP PABPDSI, dihadiri oleh Mentri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ( Mendes PDT ) H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., Wakil Mentri Dalam Negeri, Wakil Mentri Koperasi, para Gubernur dan para Wali Kota. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jendral TNI Purn. Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Kemudian dilanjutkan dengan arahan – arahan baik dari Kepala Staf Kepresidenan Jendral Dudung sebagai Pembina PABPDSI, maupun para Mentri yang hadir.
BPD merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
Dalam kesempatan tersebut, Jendral Dudung Abdurachman juga secara resmi melantik Pengurus Pusat DPP PABPDSI Masa Bakti 2026 – 2032. Termasuk didalamnya LBH DPP PABPDSI, salah satunya Amustofa Besan, SH, MH, CPM, CPArb sebagai Ketua, sehingga resmi Amustofa Besan menahkodai LBH DPP PABPDSI, merupakan kebanggaan masyarakat Bupolo karena Amustofa Besan merupakan putra terbaik asli Bupolo.
PENGUATAN PERAN BPD SE – INDONESIA
Dalam sambutannya, Jendral Dudung menegaskan pentingnya peran BPD sebagai mitra pemerintah desa sekaligus pengawas. “BPD adalah garda terdepan demokrasi di desa, tugas BPD mengawasi pengelolaan dada desa, memastikan transparansi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai ada penyimpangan ditingkat desa,” tegas Jendral Dudung.
Beliau juga menekankan bahwa PABPDSI harus menjadi rumah besar bagi seluruh anggota BPD untuk konsolidasi, pelatihan dan advokasi hukum.
KOMITMEN LBH DPP PABPDSI
Ketua LBH DPP PABPDSI yang baru dilantik, Amustofa Besan, lewat WhatsApp kepada awak media menyampaikan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum bagi anggota BPD di seluruh Indonesia.
“Kami siap mengawal BPD yang bekerja jg a sesuai aturan. Jika ada kriminalisasi atau intimidasi terhadap BPD karena menjalankan fungsi pengawasan, LBH DPP PABPDSI akan turun langsung,” ujar Amustofa Besan.
Ketua PABPDSI Provinsi Maluku Bakri Ely saat dihubungi awak media lewat WhatsApp juga menyampaikan : “Kami menyadari, tugas BPD tidak ringan, kami adalah lembaga yang diberi amanah oleh UU Desa untuk mengawasi pemerintahan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan bersama Kepala Desa membahas Perdes, Tapi di lapangan, BPD sering menghadapi tantangan : minimnya kapasitas, minimnya anggaran, bahkan kadang ada intimidasi saat menjalankan pengawasan.”
Bakri Ely menambahkan, “Kami sangat berterima kasih kepada Jenderal Dudung yang telah berkenan menjadi pembina PABPDSI, bapak merupakan energi baru bagi kami, dan Selamat kepada seluruh Pengurus Pusat PABPDSI Masa Bakti 2026 – 2032 yang baru saja dilantik, terlebih khusus kepada Bapak Amustofa Besan sebagai Ketua LBH DPP PABPDSI, kami titip BPD – BPD di Provinsi Maluku, kami butuh payung hukum saat kami berjuang untuk transparansi dana desa,” pungkasnya.
Kegiatan selama 3 hari di Surakarta tepatnya tanggal 11 – 13 Juli 2026, diisi dengan Ret – ret, pembekalan materi, konsolidasi organisasi dan penyusunan kerja PABPDSI 2026 – 2032.
PABPDSI adalah organisasi profesi yang mewadahi seluruh anggota BPD se Indonesia. Fokus utamanya, penguatan kapasitas, perlindungan hukum, dan sinergi BPD dengan pemerintah Pusat dan Daerah demi terwujudnya Desa yang maju, mandiri dan demokratis. ( Anny Faktanews )
