KROSOK – KECAMATAN SENDANG – KABUPATEN TULUNGAGUNG – JAWA TIMUR // FN24
Desa Krosok kini menjadi sorotan tajam warga setempat. Kepemimpinan Kepala Desa yang akrab disapa Susanto makin dipertanyakan karena dianggap tidak transparan dalam mengelola Dana Desa. Sebagai penanggung jawab sekaligus penerima manfaat anggaran, pengelolaannya dinilai banyak ketidaksesuaian antara angka di kertas dan kenyataan di lapangan.
Salah satu warga berinisial HR menyampaikan kepada awak media:
“Pos‑pos anggaran banyak yang tak nyambung dengan kenyataan. Perbaikan jalan, Jalan Usaha Tani (JUT), pipanisasi air bersih, sampai bantuan MCK dan penyertaan modal BUMDes nilainya besar, tapi bukti fisiknya minim atau tak jelas. Kami tanya: apakah harganya sudah sesuai standar SNI dan harga satuan resmi Kabupaten Tulungagung?”
Warga menunjuk contoh mencolok:
– 2024: pipanisasi tercatat Rp 188.375.700, namun jangkauan dan kualitas saluran belum terlihat sepadan.
– 2025: penyertaan modal BUMDes melonjak jadi Rp 194.850.000, belum ada laporan jelas perputaran usahanya; bantuan fasilitas MCK tercatat besar tapi belum merata dirasakan warga.
– Seluruh pos jalan lingkungan, jalan desa, dan jalan usaha tani berjumlah ratusan juta rupiah berturut‑turut, namun warga menilai kualitas dan volume pekerjaan tak sebanding biaya yang dicatat.
Mengingat maraknya kasus korupsi dana desa di Tulungagung — mulai dari kepala desa hingga kasus OTT Bupati yang kini diperiksa KPK — warga bersatu menuntut Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kejaksaan Negeri Tulungagung segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh mulai tahun 2023 sampai 2026.
“Kalau terbukti ada penyimpangan, kami minta aparat penegak hukum bertindak tegas seperti kasus‑kasus kades lain yang kini menjalani hukuman atau proses hukum. Jangan biarkan uang rakyat hilang begitu saja,” tegas HR.
Berikut rincian lengkap penyaluran Dana Desa Desa Krosok:
✅ TAHUN 2023
Pagu & disalurkan: Rp 1.058.682.000
– Keadaan Mendesak: Rp 97.200.000
– Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Rp 99.713.700; Rp 49.370.000
– Pemeliharaan Jalan Lingkungan: Rp 42.778.000; Rp 34.358.000; Rp 38.498.000; Rp 79.629.000; Rp 32.356.000; Rp 20.847.000; Rp 13.751.000
– Pemeliharaan Jalan Desa: Rp 67.105.400; Rp 29.057.000; Rp 124.166.900
– Informasi Publik: Rp 450.000; Rp 8.000.000
– Pos Kesehatan Desa/Polindes: Rp 1.830.000; Rp 7.410.000; Rp 3.000.000; Rp 12.450.000; Rp 2.400.000; Rp 6.900.000; Rp 2.400.000; Rp 270.000; Rp 2.400.000; Rp 1.500.000; Rp 6.900.000; Rp 3.100.000
– Sanggar Seni: Rp 4.650.000
– PAUD: Rp 8.500.000
– Profil Kesehatan Desa: Rp 3.812.500
– Wisata Desa: Rp 36.775.000
– Prasarana Jalan: Rp 17.176.000; Rp 54.761.000
– Festival Seni & Keagamaan: Rp 24.187.500
– Rumah Desa Sehat: Rp 3.080.000
– Irigasi Tersier: Rp 20.000.000
– Pelatihan Kader: Rp 15.000.000
– Peningkatan Kapasitas Pelaksana: Rp 600.000; Rp 600.000; Rp 3.150.000; Rp 600.000; Rp 1.000.000; Rp 500.000; Rp 2.000.000
– Operasional Pemerintah Desa: Rp 5.725.000; Rp 1.875.000; Rp 11.500.000; Rp 4.500.000; Rp 1.500.000; Rp 5.950.000
– Sistem Informasi Desa: Rp 950.000
– Dokumen Perencanaan: Rp 9.225.000
– Musdes Rutin: Rp 9.225.000
– Perlengkapan Kantor: Rp 24.000.000
✅ TAHUN 2024
Pagu & disalurkan: Rp 933.451.000
– Perlengkapan Kantor: Rp 24.000.000
– Dokumen Keuangan: Rp 1.980.000
– Kantor Desa: Rp 21.890.000
– Dokumen Perencanaan: Rp 12.250.000
– Musdes Rutin: Rp 11.050.000
– Operasional Pemerintah Desa: Rp 1.800.000; Rp 4.000.000; Rp 4.800.000
– Profil Desa: Rp 9.675.000; Rp 6.343.000
– Sarana Kantor: Rp 7.500.000
– Pelayanan Administrasi: Rp 4.000.000
– Kapasitas Aparatur: Rp 1.200.000; Rp 1.500.000; Rp 900.000; Rp 1.200.000; Rp 600.000; Rp 900.000
– Irigasi Tersier: Rp 15.000.000
– Pengembangan BUMDes: Rp 5.970.000
– Peningkatan Kapasitas Pelaksana: Rp 2.425.000; Rp 27.130.000
– Pelatihan Kader: Rp 14.450.000
– Sanitasi Permukiman: Rp 16.129.000
– Posyandu: Rp 9.200.000; Rp 19.800.000; Rp 7.260.000; Rp 4.000.000; Rp 9.750.000; Rp 7.800.000; Rp 3.060.000; Rp 1.890.000; Rp 3.960.000
– Sanggar Seni: Rp 4.425.000
– Fasilitas Jamban/MCK Umum: Rp 62.433.000
– Wisata Desa: Rp 37.900.000
– Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Rp 128.711.000; Rp 78.546.100; Rp 30.761.200
– PAUD: Rp 10.200.000
– Jaringan Komunikasi Desa: Rp 1.450.000
– Pipanisasi Air Bersih: Rp 188.375.700
– Informasi Publik: Rp 11.637.000
– Festival Seni & Keagamaan: Rp 3.000.000
– Penanggulangan Bencana: Rp 3.000.000; Rp 4.500.000
– Keadaan Mendesak: Rp 93.600.000
– Keadaan Darurat: Rp 11.500.000
✅ TAHUN 2025
Pagu & disalurkan: Rp 973.676.000
– Penanggulangan Bencana: Rp 13.280.000
– Keadaan Mendesak: Rp 64.800.000
– Musdes Rutin: Rp 11.750.000
– Operasional Pemerintah Desa: Rp 20.350.000; Rp 5.861.000; Rp 2.525.000; Rp 11.000.000; Rp 8.000.000
– Dokumen Perencanaan: Rp 8.285.000
– Penyuluhan Kesehatan: Rp 3.250.000
– Posyandu: Rp 240.000; Rp 1.890.000; Rp 7.170.000; Rp 1.350.000; Rp 5.550.000; Rp 2.400.000; Rp 9.250.000; Rp 4.050.000; Rp 3.000.000
– Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Rp 29.524.000; Rp 40.160.000; Rp 143.791.000; Rp 72.466.000
– Informasi Publik: Rp 8.450.000
– Balai Desa: Rp 33.392.000
– Wisata Desa: Rp 34.150.000
– Sanggar Seni: Rp 2.100.000
– Pemeliharaan Jalan Lingkungan: Rp 20.426.000; Rp 14.986.000
– Irigasi: Rp 8.500.000
– PAUD: Rp 21.400.000
– Jaringan Komunikasi Desa: Rp 24.000.000
– Karang Taruna/Olahraga: Rp 29.870.000
– Festival Seni & Keagamaan: Rp 70.985.000
– Kebudayaan & Keagamaan Lainnya: Rp 33.800.000
– Pelatihan Pengelola BUMDes: Rp 525.000
– Pelatihan Kader: Rp 6.300.000
– Penyertaan Modal BUMDes: Rp 194.850.000
✅ TAHUN 2026
Pagu & disalurkan: Rp 369.148.000
– Rumah Desa Sehat: Rp 17.470.000
– Jaringan Komunikasi Desa: Rp 8.000.000
– Informasi Publik: Rp 1.500.000; Rp 450.000
– Pemeliharaan Jalan Lingkungan: Rp 43.234.500
– Posyandu: Rp 5.350.000; Rp 14.340.000; Rp 1.890.000; Rp 1.350.000; Rp 11.100.000
– Sanggar Seni: Rp 2.100.000
– PAUD: Rp 10.200.000; Rp 3.500.000
– Musdes Rutin: Rp 5.855.000
– Operasional Pemerintah Desa: Rp 3.300.000
– Musdes Lainnya: Rp 1.875.000
– Pelatihan Pengelola BUMDes: Rp 1.185.000
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Susanto belum memberikan tanggapan resmi maupun penjelasan teknis mengenai kesesuaian pekerjaan dan harga satuan. Warga menegaskan akan terus mengawal proses sampai ada hasil audit yang terbuka dan tindakan hukum yang tegas (hendrik)
