FaktaNews24.com, Acèh Utara – Persoalan data desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai masih menyisakan banyak persoalan di tengah masyarakat Aceh. Ketidaktepatan data penerima bantuan disebut memicu keresahan sosial di sejumlah daerah.
Hal tersebut menjadi pembahasan sejumlah jurnalis di Aceh Utara saat berkumpul di Warung Kopi Union, kawasan Landing, tepat di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Selasa (12/5/2026).
Diskusi tersebut dihadiri oleh Syahrul Usman selaku Pemimpin Redaksi Pase Satu, Indra Kaperwil FaktaNews24.com, Amin dari Kompasakses, Mahdi dari Gebrak, serta Jamaluddin dari Siber Nusantara.
Dalam pertemuan itu, para jurnalis menyoroti masih banyaknya warga kurang mampu yang belum masuk kategori penerima bantuan sosial, sementara sebagian warga yang dinilai lebih mampu justru tercatat dalam kelompok desil rendah.
Syahrul Usman mengatakan pemerintah perlu melakukan pembaruan dan sinkronisasi data secara menyeluruh agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Data desil saat ini dinilai masih menimbulkan persoalan di lapangan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan sinkronisasi ulang agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan sesuai haknya,” ujar Syahrul.
Sementara itu, Indra dari FaktaNews24.com menilai ketidaktepatan data penerima bantuan telah memicu kecemburuan sosial di tingkat gampong atau desa.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui pendataan ulang yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat agar data yang dihasilkan lebih akurat, ujar indra.
Para jurnalis yang hadir juga menilai transparansi data menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki sistem pendataan sosial. Amin dari Kompasakses menyebut masyarakat perlu diberikan akses informasi yang jelas terkait indikator penentuan desil.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah usulan solusi turut disampaikan, di antaranya:
1. Verifikasi faktual melalui pengecekan langsung ke rumah warga.
2. Optimalisasi musyawarah desa (musdes) untuk menentukan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif.
3. Transparansi indikator penilaian desil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Mahdi dari Gebrak dan Jamaluddin dari Siber Nusantara menegaskan bahwa insan pers akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kami berharap evaluasi terhadap sistem pendataan sosial dapat segera dilakukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” kata Jamaluddin.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian insan pers di Aceh Utara terhadap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait akurasi data penerima bantuan sosial.
