Faktanews24.com – Indramayu – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indramayu menuai sorotan publik. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat tersebut justru memicu berbagai keluhan, terutama terkait kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi harapan.
Sejumlah unggahan warga di media sosial, khususnya di Facebook, menampilkan dugaan kondisi makanan yang disebut tidak higienis serta penyajian yang dianggap kurang sesuai dengan standar gizi. Keluhan tersebut memicu diskusi luas di masyarakat dan mendorong perhatian terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Selain persoalan kualitas, muncul pula dugaan adanya pengondisian dalam proses suplai bahan pokok untuk program MBG. Dugaan ini berkaitan dengan potensi praktik yang mengarah pada monopoli oleh pihak tertentu, sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas bahan makanan yang diterima penerima manfaat. Hingga kini, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu, Tomi Susanto, menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran mendalam. Ia menegaskan jurnalis memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran publik berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut Tomi, forum akan mengoordinasikan anggota dari berbagai media untuk melakukan investigasi lapangan guna mengumpulkan data faktual dan berimbang. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, baik dari sisi kualitas layanan maupun administrasi, hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pengawasan terhadap program publik merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Jika ditemukan kejanggalan, tentu akan kami sampaikan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk sistem pengawasan, distribusi bahan, serta standar mutu makanan.
Informasi yang beredar menyebutkan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Krangkeng sempat dihentikan sementara operasionalnya karena dugaan pelanggaran. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi rinci mengenai hasil pemeriksaan.
Publik menantikan langkah transparan dari pemerintah agar program MBG kembali berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Author: dauri duryanto
Jurnalist
