TEGAL, Faktanews24 (Jateng)— Proyek nasional rehabilitasi Bendungan Danawarih di Kabupaten Tegal yang menelan anggaran lebih dari Rp65 miliar dari dana APBN kini menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Heri Tato, perwakilan dari salah satu LSM di Jawa Tengah, menegaskan bahwa proyek ini merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR Pusat, dan pengawasannya harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
> “Proyek sebesar ini harus terbuka. Kami akan mengambil langkah kontrol sosial melalui audiensi resmi dengan pihak BBWS,” ujar Heri Tato.
Dalam pernyataannya, Heri juga menyentil penggunaan metode pengadaan proyek tersebut.
> “Proyek 65 miliar lebih semestinya menggunakan sistem e-katalog agar prosesnya transparan,” tambahnya.
Tak hanya LSM, sejumlah tokoh masyarakat pun ikut angkat suara. Irwan Jaelani, salah satu tokoh dari Kabupaten Tegal, menyoroti pentingnya dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam proyek-proyek berskala besar.
> “Kalau proyek pemerintah, harus ada AMDAL. Jika tidak diantisipasi sejak awal, itu jelas kekeliruan,” tegas Irwan.
Menurutnya, sesuai dengan aturan perundangan, setiap proyek yang berdampak pada lingkungan harus mengantongi AMDAL. Irwan juga menyampaikan ultimatum:
> “Kalau tidak ada respon dari BBWS, maka kami siap turun aksi demo masyarakat terkait AMDAL dalam proyek ini.”
Dalam pertemuan dan konsolidasi yang digelar untuk persiapan audiensi, lebih dari 40 wartawan dan LSM hadir untuk membahas kejanggalan proyek tersebut. Di antaranya hadir dari media seperti Bintang News, Faktanews24, Potret Pantura, News Metro, hingga LSM seperti KPMP dan Buser Indonesia bertempat di warung Bebakaran Pangkah,Rabu(30/07/2025)Sore .
Apollo, salah satu wartawan yang hadir, juga menyoroti kualitas pondasi dan konstruksi dari rehabilitasi bendungan tersebut yang dinilai perlu ditelusuri apakah sesuai spesifikasi teknis atau tidak.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju transparansi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta kejelasan dalam teknis pelaksanaan proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat Tegal dan sekitarnya.*
