Ambon, Faktanews24.com// Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pemasangan baru meteran listrik 900 VA di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) disorot Aktivis Maluku, Muhammad Jen Kosso. Sabtu,26/09/2026.
Kosso mendesak persoalan ini diperiksa secara terbuka untuk memastikan apakah biaya tersebut sesuai dengan ketentuan resmi PLN atau ada pungutan di luar aturan.
“Kami minta segera diperiksa secara terbuka. Jika benar ada pungutan di luar ketentuan, yg arus ada tindakan tegas terhadap yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Aktivis juga mendesak Polda Maluku melakukan audit investigatif menyeluruh di SBT untuk mengungkap siapa yang meminta dan menerima pembayaran, berapa warga yang sudah membayar, total uang terkumpul, bukti pembayaran, tujuan penyetoran, serta dasar penarikan Rp 1,7 juta dan kemungkinan keterlibatan oknum pegawai PLN.
Selain Polda, Kementrian ESDM diminta turun tangan sesuai kewenangan.
“Kementrian ESDM jangan hanya terima laporan di atas meja. Jika ada dugaan pelanggaran pelayanan ketenagalistrikan, harus ada pengawasan. Masyarakat daerah harus dapat pelayanan transparan,” ujarnya.
Tak hanya itu, PT PLN (Persero) didesak memeriksa Kepala PLN ULP Bula. Jika terbukti terlibat, mengetahui, memerintahkan, membiarkan atau menerima manfaat dari pungutan tersebut, PLN diminta mencopot dan memberi sanksi tegas.
“Kami minta PLN UIW Maluku dan Maluku Utara segera panggil dan periksa yang bersangkutan. Jika terbukti, segera dicopot,” pungkasnya.
Adapun Desakan Aktivis
1. Polda Maluku segera audit investigatif dugaan pungli meteran 900 VA di SBT.
2. PT PLN lakukan audit internal proses pemasangan di wilayah kerja ULP Bula.
3. Manager PLN UIW Maluku- Malut copot kepala PLN ULP Bula jika terbukti dan beri saksi hukum.
4. Kementrian ESDM ambil langkah sesuai kewenangan jika pelanggaran terbukti.
5. PLN buka transparan rincian biaya resmi pemasangan baru 900 VA ke publik.
“Ini bukan hanya soal uang rakyat, tapi soal integritas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap PLN sebagai BUMN. Senin ini kami akan aksi,” tegas Kosso. (*)
