Tulang Bawang – Faktanews24.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (BARAK-NKRI) meminta kepada Inspektorat dan APH Kabupaten Tulang Bawang Lampung agar memeriksa dana pengadaan swakelola barang dan jasa SKPD DPMK Tuba dari tahun 2022 sampai tahun 2024 diduga banyak yang bermasalah dan terindikasi korupsi hal itu ditemukan salah satu anggota LSM yang ada diKabupaten Tulang Bawang Sabtu 23/08/2025
Dugaan korupsi tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan secara jema’ah baik bersama penguasa lainnya maupun kakam yang ada diKabupaten Tulang Bawnag ini seperti banyak permasalahan kepala kampung yang terkesan pembiaran oleh pihak Dinas PMK terkait,
Seperti dana desa Hargo Rejo Kecamatan Rawapitu tahun 3019 dan 2020 yang mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat sejumlah Rp.1,6 miliar lebih diduga banyak kegiatan fiktip seperti pembangunan taman olah raga desa yang menghabiskan anggaran 212.188.800 dan pengadaan sarana dan prasarana alat peraga sebesar Rp.205.249.400 dan kegiatan lainnya.
“Kami temukan data dari kementerian desa prihal kegiatan dana desa Hargo Rejo Rawajitu Selatan yang dianggarkan setiap tahunnya banyak yang tidak sesuai dengan realisasinya saat dikonfirmasi awak media Kakam terkesan bungkam diam seribu bahasa,’Jelasnya
Selain itu juga,lanjutnya dugaan korupsi tersebut dilakukan Dinas PMK bersama Kepala Kampung secara bersama atau berjama’ah sehingga banyak ditemukan awak media dan LSM Dana Desa bermasalah dan penyelewangan para oknum Kakam dan dilaporkan ke Dinas PMK namun hal tersebut banyak yang tidak terselesaikan yang terkesan pembiaran dan tutup mata,seperti dibiarkan dan tak ingin saling membuka kesalahan
Seperti dana pengadaan swakelola barang dan jasa SKPD DPMK dari tahun 2022 sampai 2024 yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah pada kegiatan yang tidak jelas realisasinya seperti Foto Copi BBM dan perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
“Kami selaku LSM BARAK NKRI meminta kepada pihak kejaksaan tinggi dan KPK agar memeriksa Dinas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dan dana desa Hargo Rejo agar masyarakat Sai Bumi Nengah Nyappur ini tidak banyak lagi yang dibuat susah akibat efisiensi anggaran disebabkan dugaan penyelewengan yang dilakukan dinas DPMK dan Kapala Kampung terkait yang ada diKabupaten Tulang bawang lampung ini,”Pintanya
Hingga berita ini diturunkan Kadis PMK Ariyanto dan Kakam Hargo Rejo Khoirul Anam belum bisa memberikan tanggapan baik melalui via telpon maupun WhatsApp.(Husen) Bersambung
