Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Dana Desa kembali mencuat, kali ini terjadi di Kampung Bumi Depasena Abadi, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sorotan tajam tertuju kepada Kepala Kampung (Kakam) beserta Seketaris Kampung yang diduga telah terlibat dalam berbagai penyimpangan pengelolaan anggaran Dana Desa sejak tahun 2020 hingga 2024.
Berdasarkan hasil investigasi Tim Media dan lembaga, ditemukan indikasi kuat praktik mark-up dan penggelembungan anggaran pada sejumlah kegiatan pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat. Lebih mencengangkan lagi, sebagian kegiatan yang tercantum dalam laporan realisasi diduga banyak diselewengkan Kakam bersama Seketaris Kampung Depasena Abadi.
Oknum (Kakam) Bumi Depasena Abadi, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Lampung, bersama Seketaris Kampung Telah melakukan penyalah gunaan Wewenang serta terindikasi melakukan penyelewengan Dana Desa Dari tahun 2020 sampai 2024, selain itu juga melakukan penyelewengan terhadap Dana Insentif tambahan sebesar Rp 138.495000 ditahun 2023
Dana Insentif Tambahan tersebut harapan pemerintah dapat memperkuat peran desa dalam pembangunan lokal, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Insentif tambahan Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Kriteria penilaian untuk insentif berdasarkan kinerja mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kualitas tata kelola dan pelaksanaan program desa.
Namun sangat disayangkan sepanjang pantauan Awak Media dilapangan pada Angaran tahun 2023, Tim tidak mendapatkan keterangan jika tidak ada kegiatan baik pembangunan infrastruktur atau program lainnya yang bersumber dari Dana insentif Tambahan Dana Desa.
sejumlah warga mengaku bahwa selama ini Kakam beserta aparatur kampung tidak pernah secara transparan menjelaskan penggunaan Dana Desa, Maunya Dana Insentif Tambahan “Banyak kegiatan yang tidak jelas, anggaran keluar tapi hasilnya tidak terlihat, ”Kakam maupun sekdesnya terlalu pintar untuk membodohi Kami masyarakat. Ungkap beberapa warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Harapan besar yang di sampaikan oleh beberapa warga masyarakat Kampung Depasena Abadi yang berhasil di himpun di lapangan, berharap kepada YTH bapak Presiden Prabowo Subianto melalui BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) yang bertanggung jawab atas keuangan Negara agar bisa mengaudit Kakam Dan Aparatur Kampung Bumi Depasena Abadi Khususnya Sekretaris Kampung. Tutup Wapimred Faktanews24.com
(Bersambung)
