Tegal, Faktanews24 (Jateng) -Proyek rehabilitasi Bendung Danawarih senilai lebih dari Rp65 miliar kembali menjadi sorotan. Kabar santernya perubahan desain menimbulkan tanya, apakah perubahan ini akan mengganggu misi besar pemerintah pusat dalam upaya swasembada pangan dan pengendalian banjir Pantura?
Awalnya, proyek ini digadang-gadang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah irigasi pertanian yang mencakup lebih dari 2.000 hektare sawah. Selain itu, masyarakat juga berharap bendung ini turut berkontribusi dalam mengatasi limpasan air yang kerap memicu banjir di kawasan utara Jawa.
Namun, informasi adanya perubahan desain langsung direspons oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi BBWS Pemali-Juana, Rony Bernatt. Ia menegaskan bahwa perubahan desain dalam proyek konstruksi semacam ini adalah hal biasa.
> “Perubahan desain biasa dilakukan karena dari desain yang ada dengan perubahan lingkungan maka perlu penyesuaian. Hal itu umum terjadi dan mayoritas pelaksanaan pekerjaan pasti mengalami perubahan desain, baik minor maupun mayor, demi mendapatkan hasil terbaik dari konstruksi yang dikerjakan,” ujar Rony, (23/6).
Menanggapi pertanyaan dari awak media Herawati dari Media Satu Juang, terkait potensi perubahan tujuan dari proyek tersebut, Rony menjelaskan bahwa substansi misi tetap utuh. Menurutnya, rehabilitasi difokuskan pada pengamanan talang irigasi melalui pembangunan groundsill — struktur penting yang menjaga talang irigasi tetap kokoh dan fungsional.
> “Kalau ini hancur, dampaknya terhadap swasembada pangan akan besar. Perubahan desain hanya pada bentuk pondasi groundsill demi keamanan struktur, bukan pada tujuan proyek. Jadi pertanyaan saya, apa yang membuat perubahan desain ini dianggap mengubah misi pemerintah?” tegas Rony.
Rony juga meluruskan persepsi mengenai fungsi bendung. Menurutnya, bendung irigasi bukanlah infrastruktur yang dirancang untuk mengendalikan banjir, melainkan untuk mengatur distribusi air ke lahan pertanian.
> “Bendung irigasi di Indonesia tidak pernah difungsikan sebagai pemecah debit aliran untuk mengatasi banjir. Fungsinya adalah untuk irigasi pertanian. Jadi, tidak tepat jika perubahan desain ini dikaitkan dengan kegagalan misi pengendalian banjir,” jelasnya.
Meski begitu, polemik perubahan desain di proyek bernilai puluhan miliar ini menjadi sinyal penting bahwa publik menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek strategis nasional, apalagi yang menyangkut hajat hidup petani dan ketahanan pangan bangsa. Liputan:(Tim media)*
