PEKANBARU – Sikap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM MAUNG Provinsi Riau. Pasalnya, surat resmi permohonan klarifikasi dan verifikasi yang dilayangkan LSM MAUNG Riau terkait aktivitas pengangkutan barang melalui jalur laut hingga kini belum mendapatkan jawaban resmi.
Surat tersebut berkaitan dengan hasil pemantauan dan pengumpulan informasi awal Tim Investigasi LSM MAUNG Riau terhadap sejumlah aktivitas kapal pengangkut barang serta keterkaitannya dengan proses pemindahan, bongkar muat, dan distribusi melalui jalur darat.
Bukan tanpa alasan, LSM MAUNG Riau meminta perhatian khusus Bea Cukai karena persoalan tersebut menyangkut aspek pengawasan kepabeanan, asal-usul dan status barang, kelengkapan dokumen, serta pemenuhan kewajiban bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan ketentuan cukai apabila berlaku.
DELAPAN KAPAL MASUK DALAM PEMANTAUAN TIM INVESTIGASI
Dalam surat resminya, LSM MAUNG Riau menyampaikan delapan nama kapal yang menjadi objek perhatian Tim Investigasi, yakni:
- KLM Jebong.
- KLM Sunly.
- KLM Berkat Yakin.
- KLM Todak.
- KLM Tiger Oskar.
- KLM Lestari Indah.
- KLM Putra Baruna.
- KLM Selindit Siadang.
Selain itu, Tim Investigasi juga memperoleh informasi awal mengenai aktivitas kendaraan angkutan barang, termasuk mobil barang dan truk yang berkaitan dengan proses pemindahan maupun distribusi barang.
Salah satu dokumentasi pemantauan memperlihatkan keberadaan kendaraan angkutan barang di wilayah Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
Atas informasi tersebut, LSM MAUNG Riau meminta Bea Cukai melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap aspek kepabeanan yang relevan, termasuk menelusuri status barang dan dokumen pengangkutannya sesuai kewenangan.
BEA CUKAI BELUM MEMBERIKAN JAWABAN, PENGAWASAN DIPERTANYAKAN
Belum adanya jawaban resmi atas surat yang telah dilayangkan menimbulkan pertanyaan dari LSM MAUNG Riau mengenai tindak lanjut instansi tersebut terhadap informasi yang disampaikan.
LSM MAUNG Riau mempertanyakan apakah informasi mengenai aktivitas delapan kapal tersebut telah ditelaah, apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, serta bagaimana langkah pengawasan yang dilakukan Bea Cukai terhadap aktivitas yang menjadi perhatian Tim Investigasi.
LSM MAUNG menegaskan bahwa permohonan tersebut bukan bentuk tuduhan maupun kesimpulan sepihak. Namun, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol sosial, pihaknya berhak meminta penjelasan dan mendorong transparansi atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
WAN ADE SYAHPUTRA: JANGAN BIARKAN SURAT RESMI TANPA KEJELASAN
Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau, Wan Ade Syahputra, menegaskan bahwa pihaknya mengharapkan Bea Cukai tidak mengabaikan permohonan klarifikasi yang telah disampaikan secara resmi.
“Kami sudah menyampaikan surat resmi dengan memuat informasi awal dan objek yang menjadi perhatian Tim Investigasi. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban resmi. Kami mempertanyakan bagaimana tindak lanjut Bea Cukai terhadap informasi tersebut,” tegas Wan Ade Syahputra.
Menurutnya, Bea Cukai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai aspek kepabeanan yang menjadi substansi surat tersebut.
“Kalau memang seluruh aktivitas dan dokumen yang berkaitan dengan barang-barang tersebut telah sesuai ketentuan, silakan sampaikan berdasarkan hasil verifikasi. Namun, apabila terdapat indikasi pelanggaran, kami berharap dilakukan penindakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai informasi yang sudah disampaikan melalui surat resmi justru tidak memperoleh kejelasan,” ujarnya.
LSM MAUNG SIAP BAWA PERSOALAN KE APARAT PENEGAK HUKUM
LSM MAUNG Riau menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Bea Cukai memberikan tanggapan tertulis atas surat permohonan klarifikasi yang telah diterima.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang didukung bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, LSM MAUNG Riau menyatakan siap membawa serta mengawal temuan tersebut kepada Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi LSM MAUNG Riau, persoalan ini bukan sekadar aktivitas kapal dan kendaraan pengangkut barang, melainkan menyangkut efektivitas pengawasan negara, kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, serta kepastian hukum dalam aktivitas pengangkutan dan distribusi barang di Provinsi Riau.
LSM MAUNG RIAU MENUNGGU JAWABAN DAN KEJELASAN RESMI DARI BEA CUKAI RIAU.
KAPERWIL RIAU (A.OKTA H)






