Medan // FN24
Dengan lemahnya pengawasan dari intansi terkait adalah kondisi ketika proses kontrol, pemantauan, dan evaluasi terhadap suatu kegiatan, instansi, atau aturan tidak berjalan secara efektif dan optimal.
Seperti dengan pembangunan sistim drainase perkotaan di jalan gelatik Kelurahan sei sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan , dinilai abaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kualitas pekerjaan serta transparansi pelaksanaan proyek juga dipertanyakan.
Diketahui dari pantauan awak media di lokasi, sejumlah pekerja diduga belum dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai saat melakukan pekerjaan kkonstruksi drainase kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat sebagian pekerjaan dilakukan di area di lapangan yang memiliki risiko kecelakaan kerja.
saat awak media kompirnasi dengan pelaksana proyek drainase Hendrik kenapa volume tidak di pasang di plang proyek dan pekerja abaikan K3 tidak merespon dan bungkam.
Bahkan, dengan pekerja tersebut, terlihat beraktivitas tanpa perlengkapan keselamatan yang semestinya, seperti helm pelindung, rompi keselamatan safety.
Selain itu juga, tak hanya persoalan K3, keberadaan tenaga pengawas di lapangan juga menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebutkan belum terlihat secara jelas keberadaan konsultan pengawas maupun pihak pengawas dari instansi terkait yang melakukan pemantauan pekerjaan secara rutin yaitu PPTK.
Karena, proyek drainase tersebut menggunakan anggaran pemerintah dengan nilai yang disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 2,472.525.000.00 milyar.pelaksana CV.
Pangeran Putra Buana anggaran APBD tahun 2026 Bahkan, dengan besarnya anggaran tentu harus diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang transparan, berkualitas, serta memenuhi standar keselamatan dan ketentuan teknis yang berlaku.
bahwa pentingnya pengawasan ketat terhadap penerapan K3 di lapangan. Hal itu, setiap proyek konstruksi, terutama fasilitas publik seperti proyek drainase, wajib menerapkan standar K3 secara ketat sesuai regulasi yang berlaku. Artinya, mengabaikan terhadap APD bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kelalaian fatal yang secara langsung membahayakan keselamatan jiwa pekerja,Jum’at (16/10/26).
yang turut menjadi pertanyaan adalah minimnya informasi mengenai volume plang proyek pekerjaan di lokasi. tidak terlihat secara jelas papan informasi proyek yang memuat identitas penyedia jasa.
“Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai transparansi proyek. publik berhak mengetahui berapa panjang dan lebar nya pekerjaan dan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Selain transparansi, kualitas dan kuantitas pekerjaan juga perlu mendapat perhatian. masyarakat tentu berharap pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memiliki mutu konstruksi yang baik dan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak.
“Keselamatan kerja dalam proyek konstruksi bukan persoalan yang dapat diabaikan. penggunaan APD, pengamanan area kerja, serta penerapan prosedur keselamatan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan.
dengan pengabaian terhadap aspek keselamatan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja yang tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga dapat berdampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi proyek.
dengan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi telah diatur dalam berbagai regulasi. Karena itu, pelaksana pekerjaan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek perlu memastikan seluruh ketentuan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
Publik pun mendesak instansi terkait untuk tidak tinggal diam. Dinas SDA BMBK Kota Medan, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan pengawasan diharapkan segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Jadi dengan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah standar K3 telah dipenuhi, apakah pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume yang ditetapkan dalam kontrak, serta apakah seluruh administrasi dan identitas penyedia jasa telah dipasang secara transparan.
Jika ditemukan pelanggaran, pihak terkait diharapkan memberikan teguran dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena, proyek pemerintah bukan semata-mata soal menyelesaikan bangunan infrastruktur. di balik anggaran yang digelontorkan, milyar terdapat tanggung jawab terhadap keselamatan pekerja, kualitas nya , serta penggunaan uang rakyat,
Hingga berita ini di tayangnya belum ada tanggapan resmi dari Kadis SDA BMBK Kota Medan Khairul Azmi dan pelaksana proyek drainase tersebut tentang abaikan K3.
(tim)
