MESUJI – FaktaNews24.com – Tata kelola keuangan Kecamatan Panca Jaya bobrok total. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung membongkar praktik busuk pengelolaan anggaran TA 2025. Ditemukan belanja fiktif Rp82.189.498,00 – dicatat di Buku Kas Umum, tapi bukti nihil, barang tidak jelas.
Dari total pagu Kecamatan Panca Jaya Rp498,8 juta dengan realisasi Rp474,5 juta (95,14%), ada pos belanja yang diklaim telah direalisasikan sebesar Rp109.912.000,00.
Saat diaudit dan dikonfrontasi BPK, Camat Panca Jaya selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran kelabakan. Mereka hanya mampu menunjukkan bukti riil senilai Rp27.722.502,00.
Sisanya? Rp82.189.498,00 RAIB. Belanja siluman. Ada di pembukuan, tidak ada buktinya.
BPK menegaskan tegas: ini bukan kesalahan administrasi biasa. Ini TIDAK AKUNTABEL. Jelas melanggar Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Perbup Mesuji No. 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
BPK mengungkap 3 biang kerok penyebab kebobrokan ini:
- Camat lalai total sebagai Pengguna Anggaran dalam menatausahakan keuangan;
- PPK dan Bendahara tutup mata, tidak melakukan verifikasi atas kebenaran bukti belanja;
- PPTK abai aturan, tidak mempedomani keabsahan bukti pertanggungjawaban.
Kelalaian berlapis yang sengaja membuka ruang mark-up dan korupsi.
Setelah terbongkar, Camat Panca Jaya menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan terburu-buru melakukan penyetoran kembali sebesar Rp82.189.498,00 ke kas daerah. BPK menegaskan, setor kembali tidak menghapus unsur pidana, itu hanya bukti ada uang rakyat yang sempat digelapkan.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Mesuji untuk bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada Camat Panca Jaya agar tidak lagi bermain-main dengan uang negara.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Panca Jaya belum berhasil dikonfirmasi. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi.
