Faktanews24.com – Pacitan, Polemik kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Pacitan kembali memantik kemarahan publik. Di tengah klaim pemerintah bahwa stok aman dan distribusi terkendali, realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya: warga mengaku harus berkeliling dari satu warung ke warung lain hanya untuk mendapatkan gas bersubsidi dan seringkali pulang dengan tangan kosong.
Pernyataan resmi dari Kepala Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan (Disdagnaker) Pacitan, Acep Suherman, justru menuai sorotan tajam. Ia menyebut bahwa stok LPG 3 kg di agen dan pangkalan masih dalam kondisi normal, bahkan untuk LPG 5 kg dan 12 kg disebut “sangat melimpah”.
“Kita sudah terjun ke lapangan. Untuk pasokan distribusi LPG 3 kg, stok di agen dan pangkalan masih normal. Yang bermasalah di pengecer (warung-warung),” ujarnya.
Namun, pernyataan itu dianggap tidak mencerminkan kondisi riil yang dialami masyarakat kecil.
Di sisi lain, warga justru merasakan tekanan yang semakin berat. Andi, warga Sidoharjo, dengan nada kesal mempertanyakan kejanggalan yang terus berulang setiap menjelang Lebaran.
“Saya heran, kok setiap mau Lebaran gas selalu sulit dicari. Apa sebenarnya penyebabnya? Tapi kok pihak berwenang seolah tidak mau tahu, malah bilang stok stabil. Ini menyakitkan hati rakyat yang tiap hari muter bawa tabung kosong,” ujarnya saat diwawancarai wartawan pada Selasa, 17 Maret 2026.
Disdagnaker mengatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan LPG 3 kg. Bahkan disebutkan ada tambahan alokasi sebanyak 10.600 tabung yang didistribusikan ke 11 agen dan pangkalan, dengan penambahan bertahap hingga 22 Maret.
Namun, fakta di lapangan kembali menimbulkan pertanyaan besar: jika stok benar-benar aman, mengapa masyarakat tetap kesulitan mendapatkan gas?
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi. Pengecer disebut sebagai titik masalah, tetapi masyarakat justru paling bergantung pada warung kecil tersebut karena akses ke pangkalan resmi terbatas.
Lebih jauh, imbauan agar masyarakat beralih ke LPG 5 kg dinilai tidak realistis. Harga yang lebih tinggi membuat gas non-subsidi itu sulit dijangkau oleh kalangan ekonomi bawah yang sejatinya menjadi sasaran utama LPG 3 kg.
Rencana pemerintah untuk melarang pegawai menggunakan LPG 3 kg juga menuai kritik. Kebijakan ini dianggap hanya menyentuh permukaan masalah, bukan akar persoalan distribusi dan pengawasan di lapangan.
Alih-alih menyelesaikan kelangkaan, kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengalihan isu dari persoalan utama: mengapa gas subsidi yang seharusnya tepat sasaran justru sulit diakses rakyat?
Fenomena ini memunculkan persepsi publik bahwa ada ketimpangan antara data “di atas meja” dengan realita “di bawah”.
Kelangkaan LPG 3 kg menjelang hari besar seperti Idulfitri bukanlah cerita baru di Pacitan. Hampir setiap tahun, masalah serupa berulang tanpa solusi yang benar-benar tuntas.
Pertanyaannya kini semakin tajam yaitu Apakah ini murni persoalan distribusi?
Atau ada permainan di balik rantai pasok yang tidak pernah benar-benar diungkap?
Yang jelas, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak butuh pernyataan “stok aman”, melainkan bukti nyata: gas tersedia di tangan mereka tanpa harus berkeliling berjam-jam.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis.
Karena bagi rakyat, satu hal yang sederhana namun krusial: Kalau memang stok ada, kenapa kami tidak bisa mendapatkannya?***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno
