Wali Murid SMKN Kudu Jombang Desak Audit Biaya Seragam: Harga Jauh di Atas Pasaran, Kepemimpinan Ibu Erna Kusrini Dipertanyakan
FaktaNew. 24.com |JOMBANG,14 Mei 2026 – Kepemimpinan Ibu Erna Kusrini, S.Pd., M., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri (SMKN) Kudu, Kabupaten Jombang, kini mendapat sorotan tajam dari para wali murid. Pasalnya, kebijakan pembelian seragam sekolah di bawah manajemennya dinilai sangat memberatkan ekonomi orang tua, dengan harga yang dianggap tidak wajar, jauh melampaui harga pasaran, serta proses yang tertutup dan jauh dari prinsip transparansi.
Keluhan ini meledak menjelang tahun ajaran baru, di mana setiap orang tua diwajibkan membeli sejumlah seragam dengan total biaya yang mencapai jutaan rupiah per siswa. Berdasarkan pantauan dan perhitungan para wali murid, harga yang ditetapkan pihak sekolah jauh lebih mahal jika dibandingkan harga bahan dan biaya jahil di pasaran umum. Bahkan, dengan spesifikasi bahan yang sama, orang tua bisa menghemat hingga puluhan persen jika memesan sendiri di luar sekolah.
“Kami mengerti seragam adalah kebutuhan standar pendidikan. Namun, apa yang diterapkan di SMKN Kudu di bawah pimpinan Ibu Erna ini sangat berlebihan. Harganya tidak masuk akal, jumlah jenis seragamnya pun banyak sekali, sehingga satu keluarga harus mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya untuk pakaian sekolah. Ini jelas membebani, apalagi biaya hidup saat ini semakin tinggi,” ungkap salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, Rabu (2/4).
Masalah yang lebih mendasar dan menjadi sorotan utama adalah ketidaktransparanan pengelolaan anggaran tersebut. Hingga berita ini diturunkan, selama menjabat sebagai kepala sekolah, Ibu Erna Kusrini belum pernah memberikan rincian biaya yang jelas kepada publik maupun wali murid. Tidak ada penjelasan rinci mengenai jenis bahan yang digunakan, rincian biaya produksi, siapa mitra konveksi yang diajak bekerja sama, serta dasar perhitungan yang digunakan untuk menetapkan harga. Hal ini memicu kecurigaan kuat adanya praktik mark-up harga atau permainan anggaran yang tidak bertanggung jawab di balik kebijakan tersebut.
“Kami hanya meminta akuntabilitas. Di bawah kepemimpinan Ibu Erna, seolah-olah urusan biaya sekolah adalah rahasia negara. Kami tidak tahu uang yang kami bayarkan itu mengalir ke mana, untuk apa saja, dan siapa yang diuntungkan. Kami mendesak dilakukan audit independen secara menyeluruh. Kami ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau keuntungan pribadi di balik kebijakan yang menyusahkan rakyat ini,” tegas wali murid tersebut.
Hingga saat ini, Ibu Erna Kusrini beserta jajarannya di SMKN Kudu belum memberikan tanggapan atau konfirmasi apa pun terkait gelombang protes dan kecurigaan yang ditujukan kepadanya. Sikap diam ini justru semakin memperkuat asumsi negatif di kalangan wali murid bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Merespons keresahan yang meluas ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang akhirnya angkat bicara. Pihak dinas menegaskan akan segera menindaklanjuti laporan ini dengan serius, termasuk melakukan pengecekan langsung dan memanggil Ibu Erna Kusrini untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuatnya.
“Segala bentuk pungutan di sekolah, termasuk pembelian seragam, harus sesuai peraturan, tidak boleh memberatkan masyarakat, dan wajib transparan. Kami akan meneliti kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran aturan, kami akan mengambil langkah tegas demi melindungi hak siswa dan orang tua,” ujar perwakilan Dinas Pendidikan Jombang.
Masyarakat kini menanti hasil penelusuran tersebut, sekaligus mempertanyakan: apakah di bawah kepemimpinan Ibu Erna Kusrini pendidikan benar-benar menjadi sarana mencerdaskan anak bangsa, atau justru lahan bisnis yang membebani rakyat?
