Buru,Faktanews24.com// Kecaman keras akan disertai laporan resmi ( LP ), serta permintaan kepada pemerintah pusat untuk mengusut para oknum yang terlibat. Selasa,14/07/2026.
Nurjanah Rahawarin SH, 35 tahun, aktivis Pencinta Alam, Alumni LMND, Akademisi, Wartawan, yang membidangi Investigasi, ketua DPD Provinsi Maluku – Indonesia Transportation Wach Investigation / Intra-Win Maluku Regional Malut. Saya, Nurjanah Rahawarin, menyampaikan bahwa temuan kasus ini akan dilaporkan langsung ke pusat, bukan di daerah. Kepercayaan masyarakat Kabupaten Buru terhadap para pemangku kebijakan dinilai telah hilang, karena banyak pembahasan yang dr nilai kosong dan tidak berdampak. Untuk dicamkan bahwa saya “TIDAK SEGAN MEMBONGKAR SINDIKAT KEJAHATAN LINGKUNGAN BERSKALA BESAR DI SUNGAI WAPSALIT SAAT INI, BERDASARKAN TELAH MENGANTONGI BEBERAPA NAMA OKNUM”.
Aktivitas ini dilakukan oleh pihak – pihak perusak lingkungan hidup yang melanggar aturan, termasuk undang-undang terkait pertambangan ( galian C ) dan peraturan lingkungan hidup. Tindakan tersebut juga merusak ekosistim sungai, termasuk penghancuran hutan yang berfungsi sebagai penahan air.
Dampaknya, sungai mengalami kerusakan berat dan berpotensi menimbulkan bencana banjir yang merugikan masyarakat luas. Berdasarkan perintah kepada tim untuk turun langsung melakukan investasi di lapangan, ditemukan fakta adanya alat berat berupa 32 unit excavator yang beroperasi dan merusak sungai secara masif.
Dugaan keterlibatan oknum perilaku buruk ini diduga kuat tidak terlepas dari keterlibatan aparat penegak hukum ( APH ) dan oknum berseragam lainnya di kabupaten Buru. Aktivitas tersebut dinilai berjalan secara terstruktur dan masif, dengan dampak yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kehidupan manusia.
Saya juga menyampaikan bahwa kepercayaan terhadap DPRD, termasuk ketua DPRD, telah hilang. Hal yang sama juga terjadi terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Buru.
Sorotan terhadap instansi terkait, bahkan terhadap dugaan pembiaran oleh sejumlah instansi, seperti : Dinas Perhubungan ( Dishub ), Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ), Dinas Kehutanan kabupaten Buru dan Dinas terkait lainnya. Yang dinilai seolah tidak mengetahui aktivitas alat berat yang melintas dijalan umum dalam jumlah besar, sebagaimana telah dilaporkan oleh masyarakat.
Padahal instansi tersebut memegang peranan penting dalam pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Kritik terhadap DPRD dan praktek dilapangan.
Disebutkan pula bahwa dalam berbagai pertemuan di kantor DPRD maupun kantor milik masyarakat, sering terjadi pembatasan terhadap wartawan tertentu. Hanya beberapa wartawan yang diundang, sementara yang lainnya tidak diberi ruang, khususnya mereka yang aktif mengangkat isu kerusakan lingkungan.
Hal ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dugaan praktek lain terdapat pula dugaan ajakan pemotongan pajak dari aktivitas Ilegal yang terjadi pada tahun sebelumnya saat kunjungan salah satu anggota DPRD. Rekaman suara terkait hal tersebut disebut telah tersebar luas melalui media dan aplikasi pesan, serta menjadi bagi AA n dari bukti yang dimiliki.
Selain itu, terdapat informasi mengenai pernyataan seseorang bernama Sipemabuk yang menyebut keterlibatan oknum APH dalam jaringan bisnis Ilegal, yang juga diklaim memiliki bukti pendukung.
Pernyataan tambahan dalam salah satu kejadian, disebutkan adanya pernyataan dari seorang kafer partai yang menyampaikan kalimat :
“Abis kamong, Katong, lai kanapa panggel bunda lai jadi, ini sudah”.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait majsud, tujuan, serta identitas pihak yang dimaksud.
Saya tegaskan, agar dicerna baik – baik, bahkan ketua DPRD Buru Bambang Langkang Buana tidak menjawab pertanyaan saya dan pilih berdiri. Wajar kalau saya ngamuk kepadanya dan mendorong kursi meja yang dia duduk saat dia berdiri tepat dihadapan BLB. Saya memberi penegasan bahwa jawab pertanyaan saya dulu baru berdiri, apa alasan anda berdiri ?
Saya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap pihak tertentu, termasuk pengurus partai. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengungkap dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi. Penulisan dengan huruf kapital dalam beberapa bahagian dimaksudkan untuk memberikan oebejanan atas situasi yang dianggap serius.
Nurjanah Rahawarin menjelaskan, untuk ketua DPRD harus bersikap rasional. Ini kantor DPRD adalah rumah bagi rakyat, bukan milik anda – anda sendiri. Namun anggota DPRD tidak pernah membela rakyat kecil, contoh salah satunya ada komisi yang bertanggung jawab penuh terkait kasus lahan yang berkaitan dengan BPN Kabupaten Buru, seperti kasus salah satu warga masyarakat transmigrasi sejak tahun 1980, sengaja diam. Berdasarkan ada pertalian dan hubungan langsung dengan figur anggota DPRD Buru disebabkan hubungan famili. Tetapi Kasus ini sudah berulang kali diberikan surat tapi tidak pernah digubris. Apakah wajar kami sebut kalian wakil rakyat ? Rakyat yang mana ?
Saat disinggung tambang emas Ilegal GB, Spontan ketua DPRD menjawab bahwa “DIA SIAP JAVATANNYA DIKEOAS JIKA TIDAK SELESAI DARI KASUS – KASUS BERGELIMPANGAN TERKAIT TAMBANG EMAS IKEGAL GB”
Dari kasus belakangan ini, mulai PT HAM dan krunya, yang pernah saya tanyakan saat heringdi DPRD, tujuan pertanyaan saya mengarah ke ketua DPRD, adalah terkait STATUS HELENA ISMAIL, KOPERASI dan PT HAM, sekaligus HELENA ISMAIL.
Tetapi justru jawaban lain, ini patut saya tuntut pernyataan ketua DPRD kepada saya, dan didengar oleh yang lainnya. Bukti rekaman masih ada, foto lokasi ada, dan titik aksi ada, serta vidio saya berada disitu juga semua masih tersimpan rapih, saya menantang itu, pungkas Nurjanah Rahawarin. ( Tim )
