Faktanews24.com | Kota Bekasi.Miris, Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bekasi Menguasai 40% dari Total APBD 2025: Sebuah Tantangan Serius dalam Pengelolaan Keuangan Bagi Pemerintah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2025.
Dihadapkan pada kenyataan yang cukup memprihatinkan, yakni alokasi anggaran belanja pegawai mencapai hampir 40% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp6,6 triliun. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keprihatinan, mengingat anggaran yang sangat besar tersebut justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan publik yang masih mengalami degradasi.
Aktivis sosial Kota Bekasi, Frits Saikat, sangat menyoroti persoalan ini dan berharap pemerintah segera mencari solusi tepat agar kondisi keuangan dan pelayanan publik Kota Bekasi tidak semakin memburuk.
Salah satu masalah utama yang disorot adalah kurang transparannya pengelolaan pajak dari sektor reklame, restoran, dan kafe. Banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Belum ada data lengkap dan transparan mengenai jumlah unit usaha reklame dan kuliner, potensi pajak yang dihasilkan, serta realisasi pajak yang benar-benar masuk ke kas daerah.
Anggaran belanja pegawai yang besar bisa jadi indikasi pembengkakan jumlah pegawai, kurangnya efisiensi, atau bahkan birokrasi yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Bekasi dinilai belum memaksimalkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya operasional pegawai.
Frits Saikat menekankan pentingnya penyerapan teknologi sebagai alat dukung pencapaian target Smart City agar pelayanan publik tidak terjebak pada sistem manual Tutupnya.
