Bagan siapiapi, Faktanews24.com. Jika banjir datang hanya sekali setahun, warga mungkin masih bisa memaklumi. Tapi ini sudah menjadi kalender penderitaan. Hujan datang, Bagansiapiapi tenggelam. Air surut, semua lupa. Hujan datang lagi, tenggelam lagi. Begitu terus, tahun demi tahun.
November 2026 ini, kalender itu kembali terbuka dengan halaman paling kelam. Bukan sekadar banjir biasa. Ini banjir yang memecahkan rekornya sendiri.
70 Persen Ibu Kota Terendam, 9.007 KK Terdampak.
Selama sebulan terakhir, hujan mengguyur Kecamatan Bangko hampir tanpa jeda. Akibatnya, air tidak lagi hanya singgah di titik langganan. Air kini menyerbu wilayah yang selama puluhan tahun dikenal aman, kini ikut terendam 30 sampai 60 sentimeter.
Hingga pertengahan November, sudah 11 kelurahan dan kepenghuluan lumpuh. Hampir 70 persen ibu kota kabupaten ini terendam.
Bayangkan. Ibu kota. Bukan desa terpencil. Ibu kota tempat Bupati berkantor, tempat DPRD bersidang, tempat semua kebijakan dibuat. Ibu kota kini tergenang oleh air.
Data BAZNAS Rokan Hilir mencatat, lebih dari 9.007 Kepala Keluarga terdampak. Dari jumlah itu, 1.354 KK rumahnya terendam langsung. Dapur kebanjiran, kasur basah, anak-anak tidur di atas air.
Ribuan keluarga lainnya tidak kebanjiran di dalam rumah, tapi terisolasi. Gang mereka jadi sungai. Mau keluar beli beras saja harus naik perahu. Sekolah terganggu, warung tutup, pasar sepi, ekonomi rakyat kecil mati suri.
Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, air yang meluap dari kanal dan sungai kini membawa tamu tak diundang: buaya, ular sanca, hingga ular kobra masuk ke kawasan permukiman. Ini sudah bukan lagi soal genangan. Ini sudah soal keselamatan jiwa.
Dokumen Rp500 Juta Itu Muncul di Tengah Banjir
Di tengah warga yang berjuang menyelamatkan kasur dan berasnya, muncul fakta yang membuat darah warga naik ke ubun-ubun. Ternyata, dua tahun lalu, negara sudah membayar untuk menyelesaikan masalah ini.
Tanggal 20 Agustus 2024, lewat APBD, Pemkab Rohil memproses dokumen bernama Masterplan Pencegahan Banjir Kecamatan Bangko. Tercatat di LPSE dengan kode tender 10259484. Pagunya Rp500.000.000. HPS-nya Rp499.833.000. Satuan kerjanya Dinas PUTR Rohil.
Dokumen itu dibuat di era Bupati Afrizal Sintong. Tujuannya jelas: agar penanganan banjir Bangko punya dasar, punya konsep, punya peta jalan. Tidak lagi tambal sulam.
Lalu pertanyaannya: Di mana dokumen itu sekarang?
Seorang sumber di internal Dinas PUTR yang meminta namanya disembunyikan membenarkan dokumen itu ada. Kalimatnya singkat, tapi menusuk:
“Benar, masterplan itu memang ada. Tolong konfirmasi langsung ke SDA.”
Upaya menghubungi Kabid SDA Dinas PUTR Rohil, Gotri, lewat WhatsApp hingga berita ini diturunkan tidak ada jawaban resmi. Tidak ada penjelasan isi dokumen. Tidak ada penjelasan kenapa tidak dieksekusi.
Bupati 3 Tahun, Masterplan Masih di Laci?
Ini bagian yang paling sulit dicerna akal sehat. Akhir Desember ini, Bupati Rohil Bistamam genap 3 tahun berkuasa. Tiga tahun. Bukan tiga bulan, bukan tiga minggu.
Dalam 3 tahun itu, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk berkata “kita masih kaji”. Kajiannya sudah ada. Sudah dibayar Rp500 juta. Sudah selesai sejak 2024.
Seorang Bupati yang paham ilmu pemerintahan seharusnya tahu: hajat hidup orang banyak itu nomor satu. Bukan nomor dua. Bukan menunggu giliran.
Warga Bangko tidak butuh lagi janji kajian. Mereka butuh aksi nyata dari dokumen Rp500 juta yang sudah dibayar dengan uang rakyat itu.
Redaksi buka Ruang hak jawab, Sesuai dengan Peraturan UU Pers No 40Tahun 1999. (Team).












