Info Banyuasin

Syarifuddin Tampung Aspirasi Warga Lubuk Karet, DPRD Banyuasin Siap Telusuri Status HGU PTPN 7 Betung Kerawo

×

Syarifuddin Tampung Aspirasi Warga Lubuk Karet, DPRD Banyuasin Siap Telusuri Status HGU PTPN 7 Betung Kerawo

Sebarkan artikel ini
Syarifuddin Tampung Aspirasi Warga Lubuk Karet, DPRD Banyuasin Siap Telusuri Status HGU PTPN 7 Betung Kerawo

Banyuasin,Faktanews24.com– Persoalan status Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 7 Betung Kerawo menjadi perhatian masyarakat Kecamatan Betung. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banyuasin, Syarifuddin,

menerima langsung aspirasi Persatuan Masyarakat Lubuk Karet Bersatu yang meminta kejelasan mengenai status lahan perusahaan tersebut.

Aspirasi disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banyuasin pada 27 Agustus 2026. Masyarakat mempertanyakan status HGU PTPN 7 Betung Kerawo yang menurut mereka telah berakhir pada 24 Desember 2024. Mereka berharap DPRD dapat memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait agar memperoleh kepastian hukum dan penjelasan mengenai tindak lanjut pengelolaan lahan tersebut.

Menanggapi aspirasi itu, Syarifuddin menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ini merupakan bagian dari tugas DPRD untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar Syarifuddin.

Menurutnya, persoalan HGU tidak bisa disikapi secara sepihak, melainkan harus ditelaah secara menyeluruh dengan mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan instansi berwenang serta pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia memastikan Komisi II DPRD Banyuasin akan mempelajari persoalan tersebut dan mendorong komunikasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai status HGU PTPN 7 Betung Kerawo.

“Kita akan pelajari dan koordinasikan persoalan ini dengan pihak terkait. Yang terpenting, masyarakat mendapatkan kejelasan dan prosesnya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Syarifuddin juga mengingatkan pentingnya penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan mengutamakan dialog dan komunikasi. Menurutnya, langkah yang ditempuh harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

Baca Juga:  HUT ke-81 TNI, Arpani: TNI Harus Terus Kuat Bersama Rakyat, Jaga Keutuhan NKRI

Sementara itu, Persatuan Masyarakat Lubuk Karet Bersatu berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang telah disampaikan. Mereka menginginkan adanya penjelasan secara terbuka mengenai status HGU PTPN 7 Betung Kerawo sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Masyarakat juga berharap DPRD dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak-pihak berkepentingan, sehingga persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan kejelasan berdasarkan ketentuan hukum.

Penyampaian aspirasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur kelembagaan. Komisi II DPRD Banyuasin pun diharapkan dapat menindaklanjutinya dengan meminta keterangan dari instansi berwenang dan pihak terkait.

Dengan demikian, masyarakat Lubuk Karet dapat memperoleh informasi yang transparan mengenai status HGU PTPN 7 Betung Kerawo sekaligus kepastian mengenai langkah selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertajam Lead dengan Pokok AspirasiRingkas Paragraf Penutup BerulangBedakan Fakta dan Klaim Masyarakat

Editor:Ard

Penulis: Iwan Ard
Editor: Iwan Ard

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *