Faktanews24.com, Asahan – Kasus larangan wartawan meliput Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi B DPRD Asahan belum selesai. Soal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge itu masih terus jadi perhatian.
Sebelumnya Ketua DPRD Asahan H. Efi Irwansyah Pane, MKM sempat janji bakal menindaklanjuti dalam seminggu, waktu pertemuan dengan insan pers Senin (02/11/2026) lalu. Janji itu akhirnya dijawab lewat pesan WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Lewat WA tersebut, Ketua DPRD dari Partai Golkar ini bilang sudah minta penjelasan ke Pimpinan Komisi B.
“Alhamdulillah kita sudah minta penjelasan kepada pimpinan Komisi B terkait hal tersebut. Pimpinan Komisi menjelaskan: Tidak ada niat untuk menghalangi atau juga melarang Wartawan untuk meliput kegiatan RDP di Komisi B, karena didalam ruangan rapat juga hadir beberapa wartawan yang sudah masuk sebelumnya,” tulis Efi.
Menurutnya lagi, wartawan yang gak bisa masuk itu cuma karena alasan ruangan penuh.
“Adapun beberapa wartawan tidak diperkenan masuk hanya karena pertimbangan kapasitas ruangan saja. Komisi B memohon maaf bila kejadian beberapa waktu yang lalu mengakibatkan ketidak nyamanan dan kegaduhan. DPRD menjadikan peristiwa ini menjadi pembelajaran dan akan melakukan perbaikan,” tulisnya pada Selasa, 10 November 2026 pukul 13.42 WIB.
Tapi pernyataan itu dibantah mentah-mentah oleh wartawan yang dilarang masuk, Amy Ruz Syahada Sinaga dari Bidiklintas.com.
Amy bilang, alasan kapasitas ruangan itu gak masuk akal. Kondisi di lapangan waktu kejadian Selasa, 27 Oktober 2026 lalu masih longgar.
“Mohon maaf Ketua, saya tidak bisa menerima alasan kapasitas ruangan. Fakta di lapangan saat kejadian 27 Oktober, ruang RDP Komisi B masih sangat memungkinkan untuk peliputan. Saya bahkan siap berdiri,” balas Amy.
Yang bikin Amy keberatan, ucapan Ketua Komisi B Dody Sayendra di depan pintu waktu itu bukan soal ruangan penuh. Tapi soal undangan.
“Yang saya dengar langsung dari Ketua Komisi B di depan pintu adalah ‘sesuai undangan, kalau tidak diundang tidak boleh masuk’, bukan soal kapasitas,” tegasnya.
Amy juga meluruskan soal wartawan lain yang ada di dalam. Mereka bukan diundang DPRD, tapi ikut masuk bareng rombongan warga pelapor. Warga itu datang mengadu soal dugaan pencemaran lingkungan, dokumen PPA-PPU, cerobong asap, sampai dugaan main pajak air bawah tanah (ABT) yang rugikan PAD Asahan.
“Di dalam ruangan juga sudah ada wartawan lain yang masuk karena ikut rombongan pelapor, bukan karena kapasitas. Saya menghargai permintaan maafnya, tapi saya berharap DPRD tetap memproses ini lewat BKD sesuai janji Ketua pada pertemuan 2 November lalu, biar ada kepastian hukum dan tidak terulang ke wartawan lain,” katanya.
Pada pertemuan Senin 2 November 2026 di ruang kerja Ketua DPRD yang dihadiri DPD IWOI Asahan, DPD IWOI Deli Serdang dan Forwaka Asahan, Efi memang sempat minta maaf secara terbuka. Di situ dia juga menegaskan RDPU itu sifatnya terbuka untuk umum dan berjanji koordinasi dengan Ketua BKD, minta waktu seminggu.
Sayangnya sampai klarifikasi terbaru ini, belum jelas apakah kasus dugaan menghalangi kerja jurnalistik itu bakal dibawa ke Badan Kehormatan Dewan atau tidak.
Ketua DPD IWOI Asahan Muhammad Adenan Dalimunthe dan Ketua DPD IWOI Deli Serdang Ibrahim Siregar alias Baim sebelumnya sudah desak supaya masalah ini jangan cuma berhenti di kata maaf. Harus jadi atensi serius, biar gak jadi preseden buruk buat kemerdekaan pers di Asahan.
Padahal aturannya jelas. Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebut, siapa pun yang dengan sengaja menghambat kerja jurnalistik bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp 500 juta.
Hingga berita ini tayang, Ketua Komisi B DPRD Asahan Dody Sayendra, SH belum memberikan penjelasan kenapa alasannya berubah-ubah, dari soal undangan jadi soal kapasitas ruangan.(AH)
