Lampung Barat | FaktaNews24.com – Setelah skandal nota kosongnya dibongkar FaktaNews24.com berdasarkan LHP BPK RI, Sekretariat DPRD Lampung Barat akhirnya menyerah. Bukti pengembalian kerugian negara Rp41,4 Juta resmi diserahkan. Rabu (30/9)
Sebelumnya, Sekretaris DPRD sulit dikonfirmasi, namun Rabu (30/9). Sang Sekwan bersuara melalui Kabag Yadi dengan pesan singkat via WhatsApp: “semua yg menjadi hasil LHP BPK sudah diselesaikan”.
Kini, setelah didesak publik, Sekwan akhirnya menunjukkan tiga lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Lampung ke RKUD tertanggal 06-08-2026. FaktaNews24.com memverifikasi langsung jumlahnya:
- Rp20.782.896,28 – Bagian Umum dan Kepegawaian (terbesar)
- Rp13.785.939,09 – Bagian Risalah dan Persidangan
- Rp6.844.600,00 – Bagian Keuangan
Total: Rp41.413.435,37 – klop 100% dengan temuan BPK atas belanja ATK fiktif TA 2025.
STS itu ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Zainab, S.IP., M.M.
Uang Kembali, Bobrok Terbongkar
Pengembalian ini justru menjadi pengakuan telak bahwa skandal itu benar adanya. Modus yang sebelumnya terbongkar BPK pun tak terbantahkan:
Toko: “Itu memang nota keluaran toko kami, tapi tulisan bukan dari toko kami.”
Pelaksana: “Benar kami minta nota kosong, lalu kami tulis sendiri item barang seolah-olah sudah beli.”
Publik kini bertanya lebih tajam: Jika tidak ketahuan BPK dan tidak diberitakan, apakah uang Rp41,4 Juta itu akan dikembalikan?
Sebab BPK sudah menegaskan akar masalahnya: Sekretaris DPRD tidak mengawasi, PPTK cuci tangan, PPK tak pernah verifikasi. Pelanggaran nyata terhadap PP No.12 Tahun 2019.
Uang negara memang sudah kembali ke kas daerah. Tapi pertanggungjawaban etik dan administratif atas praktik nota kosong di lembaga wakil rakyat ini belum selesai.
