Tulungagung, // FN24
Keterlibatan Kepala Desa Sodo, Ismangil, S.Ag., dalam proyek irigasi P3-TGAI tahun anggaran 2026 senilai Rp195 juta kian menguatkan dugaan adanya permainan di balik layar. Tim investigasi menghadapi kebuntuan saat hendak mengonfirmasi langsung ke pelaksana proyek, yaitu Ketua HIPPA Sidorukun. Bersangkutan dikabarkan sudah lanjut usia sehingga sulit ditemui dan tidak dapat dimintai keterangan terkait pelaksanaan maupun alur keuangan proyek tersebut.
Kondisi ini memicu kecurigaan mendalam: apakah HIPPA Sidorukun hanya dijadikan nama formalitas alias “boneka” untuk melicinkan proses administrasi dan pencairan dana semata? Pasalnya, selama penelusuran di lapangan, yang justru terlihat memegang kendali informasi adalah pihak kepala desa dan pendamping dari kabupaten. Ketidakberdayaan ketua kelompok yang sudah sepuh ini semakin menegaskan dugaan bahwa pelaksana sebenarnya tidak memegang kendali, melainkan hanya pasang badan demi memenuhi syarat dokumen.
Temuan lain yang sangat mengkhawatirkan adalah adanya informasi kuat mengenai pemotongan anggaran sebesar 30 persen yang sudah terjadi sejak tingkat atas, sebelum dana turun ke pelaksanaan fisik. Padahal, ini adalah uang rakyat yang berasal dari program pemerintah pusat. Ketiadaan transparansi, ditambah sikap Kepala Desa yang cenderung tertutup dan mengancam akan melaporkan tim media ke kepolisian, serta sikap pendamping kabupaten yang bersikap defensif dan menolak penjelasan di lokasi, semakin memperkuat dugaan kolusi.
“Kami berhak mengetahui siapa aktor sebenarnya yang menggerakkan proyek ini. Jika pelaksana resmi tidak mampu bergerak karena faktor usia, maka siapa yang bekerja di belakangnya? Mengapa ada potongan tidak wajar sejak awal? Dan dari instansi mana alur dana ini bermula?” tegas juru bicara tim investigasi.
Tim menegaskan tidak akan berhenti menelusuri jejak asal muasal proyek hingga ke sumbernya, mulai dari dewan atau balai yang mengeluarkan mandat, aliran dana, hingga siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan dari potongan anggaran tersebut. Sebagai kontrol sosial, publik berhak mengetahui apakah pembangunan irigasi ini benar-benar murni untuk kepentingan warga desa sodo atau sekadar ajang pencarian keuntungan pribadi yang mengatasnamakan rakyat.
(Team investigasi probo)
