Faktanews24.com – Pacitan, Kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah mendorong warga Dusun Pager, Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, mengambil langkah sendiri. Jalan lingkungan yang rusak parah mereka perbaiki secara gotong royong, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar kerja sosial, tetapi juga bentuk protes terhadap minimnya perhatian pemerintah.
Jalan yang diperbaiki merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga. Bertahun-tahun dibiarkan rusak tanpa penanganan berarti, kondisi jalan sering menimbulkan kecelakaan dan menghambat mobilitas masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pacitan, Suparlan, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif warga.
“Kami mengapresiasi kepedulian dan kebersamaan warga Dusun Pager. Semangat gotong royong ini sangat penting, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp saat diwawancarai wartawan pada Minggu, 8 Februari 2026.
Namun, di balik apresiasi itu, fakta lapangan menunjukkan peran pemerintah masih minim. Suparlan mengakui, Dinas PUPR hanya mampu menyalurkan bantuan material berupa enam drum aspal, dengan tiga drum dialokasikan khusus untuk Dusun Pager.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, peran masyarakat memang sangat membantu. Pemerintah hadir sebatas dukungan teknis dan material,” tambahnya.
Sementara itu, beban utama perbaikan ditanggung warga. Berdasarkan data yang dihimpun, swadaya masyarakat berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp12 juta. Sumbangan datang dari ratusan warga, tokoh masyarakat, lembaga, hingga sekolah. Bantuan material, seperti pasir, juga dikirim langsung ke lokasi.
Ironisnya, peran Pemerintah Desa Wonodadi Kulon nyaris tidak terlihat. Beberapa warga mengaku tidak pernah melihat perangkat desa hadir, baik saat perencanaan maupun pelaksanaan perbaikan jalan.
“Pengajuan perbaikan sudah dilakukan berulang kali ke pemerintah desa, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Jalan semakin rusak dan sering menyebabkan kecelakaan, akhirnya warga sepakat bergerak sendiri,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga lain, Taufik, menekankan ketimpangan kontribusi. “Dari pemerintah kabupaten hanya tiga drum aspal. Dana warga lebih dari Rp12 juta. Tidak ada pendampingan teknis, baik dari desa maupun dinas. Semua dikerjakan warga dengan peralatan seadanya,” tegasnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam memastikan pelayanan dasar terpenuhi. Ketika warga harus bekerja manual dan patungan demi jalan yang layak, kehadiran negara justru terasa samar.
Menanggapi hal tersebut, Suparlan menegaskan bahwa Pemkab Pacitan tetap membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi ketika masyarakat bergerak karena kebutuhan mendesak, itu juga menjadi alarm bagi kami. Kolaborasi seperti ini akan terus kami dorong,” ujarnya.
Ia menekankan, semangat gotong royong warga Dusun Pager seharusnya menjadi pemicu evaluasi sistem perencanaan dan prioritas pembangunan desa, bukan pembenaran atas lemahnya peran pemerintah.
“Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika warga memperbaikinya sendiri sebagai bentuk protes, itu sinyal kuat bahwa tata kelola pembangunan perlu diperbaiki,” pungkas Suparlan.***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno
Author: Jefri Asmoro Diyatno
Sarjana Ekonomi (S.E) di Stainu Pacitan (2024). Bergabung di Faktanews24.com sejak tahun 2023. Meliput berbagai topik, pemerintahan, politik, hukum, seni, pendidikan, budaya, pariwisata, isu daerah dan isu nasional di Indonesia maupun isu dunia internasional.
