Buru, Faktanews24.com// Setelah berita tentang Polres Buru Dinilai Lamban Dalam Menangani Laporan Pencemaran Nama Baik, Polres Buru menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini.Rabu,04/02/2026.
Pada pertemuan yang dihadiri oleh Suparni selaku pelapor dan JKM alias K sebagai terlapor, Polres Buru berhasil memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi damai. Dalam pertemuan tersebut JKM alias K meminta maaf atas tindakannya lewat berita yang dia naikkan yang telah mencemarkan nama baik Suparni. Namun, Suparni masih meminta ganti rugi atas dampak dari pencemaran nama baik dan biaya transportasi yang telah dikeluarkan. JKM menyatakan akan meminta persetujuan dari istrinya dulu sebelum memberikan jawaban lebih lanjut.
Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam beberapa pasal, dan salah satu pasal yang relevan adalah pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur tentang berbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan pelaku dapat diminta ganti rugi. Selain itu pasal 310 KUHP juga mengatur tentang pencemaran nama baik, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda. Dalam kasus pencemaran nama baik, korban dapat meminta ganti rugi materil dan/atau immateril, seperti yang diatur dalam pasal 1371 KUHPerdata.
“Alhamdulillah, Polres Buru sudah memanggil terlapor dan memfasilitasi pertemuan ini, saya berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, mau cepat selesai atau mau lanjut itu tergantung sikap dari terlapor,” ungkap Suparni.
Kapolres Buru, melalui Kasat Reskrim, menyatakan bahwa Polres Buru akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. “Kami akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak,” katanya.
Pewarta : Echak Solihun.
