Faktanews24.com
Jakarta, – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memberikan peringatan keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait rentetan kasus hukum yang menjerat oknum kepolisian. Mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Sulawesi Selatan, Hinca menegaskan bahwa kunci reformasi institusi kini sepenuhnya berada di tangan Kapolri.
Hinca mendesak Jenderal Sigit untuk segera mengambil alih situasi dan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat tanpa kompromi. Ia meminta agar para pelaku segera ditarik ke Penempatan Khusus (Patsus) untuk menjalani proses hukum demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Saya kira fakta yang terjadi hari ini tidak bisa disanggah lagi. Itulah realitas kultural Polri yang harus segera diperbaiki dan direformasi. Kuncinya ada di tangan Pak Kapolri, segera ambil alih ini,” tegas Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Politisi Partai Demokrat ini juga meminta langkah konkret berupa penonaktifan jabatan bagi oknum yang bermasalah selama proses penyelidikan berlangsung. “Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan (dan terlibat), tarik semua. Masukkan ke Patsus, selidiki cepat sesuai mekanisme, lalu adili sesuai aturan mainnya,” tambahnya.
Tidak hanya menuntut tindakan tegas, Hinca juga memberikan tenggat waktu (deadline) selama satu bulan bagi Kapolri untuk menyelesaikan pembenahan internal. Menurutnya, momentum bulan suci Ramadan sangat tepat bagi Korps Bhayangkara untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja dan perilaku anggota di lapangan.
“Masyarakat menunggu. Kita beri waktu satu bulan ini harus selesai. Bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk berbenah, memperbaiki kultur dan kinerja kita. Apa yang disuarakan masyarakat itu benar, karena itu harus ada tindakan cepat,” imbuhnya.
Sebagai mitra kerja, Hinca mengingatkan bahwa Komisi III akan terus mengawasi setiap gerak-gerik Polri. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas perilaku oknum yang terus menyalahgunakan kewenangan dan mencoreng nama baik institusi.
“Tugas kami adalah mengawasi dan mengingatkan Polri untuk memperbaiki diri, terutama soal perilaku anggota yang menyalahgunakan jabatan. Tentu masih banyak polisi yang baik yang harus kita dukung, namun yang buruk harus segera dikoreksi dan diadili,” pungkas Hinca.
Jono
