Tegal, Faktanews24(Jateng) –
Proyek strategis nasional di kawasan irigasi Gung Danawarih, Kabupaten Tegal, yang menelan anggaran lebih dari Rp 65 miliar dari BBWS Pemali-Juana menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah gencarnya pelaksanaan fisik proyek, akses utama berupa jembatan sempit yang vital bagi mobilitas alat berat dan warga belum mendapat penanganan serius.
Keluhan warga mencuat karena kondisi jembatan tersebut tidak memadai untuk mendukung lalu lintas proyek maupun kebutuhan harian masyarakat. Padahal, proyek skala besar yang sedang berlangsung membutuhkan akses logistik yang aman dan efisien.
Namun ketika dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi BBWS Pemali-Juana, Rony Bernatt, justru memberikan pernyataan yang dinilai publik tidak mencerminkan sikap tanggap.
> “Maaf Bu, pekerjaan saya bukan hanya di DI Gung dan mengurus berita-berita ini. Untuk urusan jembatan tersebut sudah pernah kami jelaskan sebelumnya. Silakan saja diberitakan, saya tidak perlu memberikan keterangan lebih lanjut. Terima kasih,” tulis Rony dalam pesan WhatsApp, Selasa (17/6/2025).
Pernyataan ini menuai kekecewaan dari warga dan pemerhati kebijakan publik. Pasalnya, proyek senilai puluhan miliar rupiah itu justru terkesan tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur penunjang, termasuk jembatan yang menjadi urat nadi logistik.
Menurut salah satu warga setempat, sudah berulang kali jembatan tersebut disoroti, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai perbaikan atau perluasan.
Sementara dua narasumber dari pusat, Astri dan Wildani, saat dikonfirmasi, menyarankan warga untuk tetap menempuh jalur formal dengan mengisi formulir aduan atau menghubungi call center 158.
Proyek Strategis Harus Menyentuh Realitas Warga.Anggaran besar bukan jaminan keberhasilan jika tidak dibarengi dengan manajemen yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Jembatan sempit di tengah proyek Rp 65 miliar adalah simbol keterputusan antara rencana pusat dan realita lapangan.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, seharusnya meninjau ulang mekanisme monitoring proyek seperti ini. Jangan sampai slogan pembangunan justru menciptakan ketimpangan baru di lapangan.*
