Faktanews24.com – Pacitan, Di sudut timur perempatan Dusun Mbarak, Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, lubang-lubang jalan kembali menganga. Aspal yang pernah ditambal kini terkelupas, menyisakan kubangan dan permukaan tak rata. Padahal, menurut warga, ruas ini sudah tiga kali ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun hasilnya sama yaitu jalan kembali rusak lagi.
Saat itu yang awak media jumpai di lapangan bukan alat berat milik pemerintah yang terlihat di lokasi, melainkan cangkul, sekop, dan gerobak dorong milik warga. Sejumlah puluhan warga dari RT 05/RW 04 Dusun Mbarak turun ke jalan. Mereka mengurug titik-titik berlubang dengan 10 rit grosok dan 1 rit abu batu. Semua dari kantong sendiri.
“Dana buat beli abu batu menggunakan dari kas RT itu sendiri. Dana sebagian dari dana rutinan tiap bulan ruko-ruko di sekitar tersebut,” ujar Suyanto, Ketua RT 05/RW 04, kepada wartawan pada Minggu, 15 Februari 2026.
Pernyataan itu sederhana. Namun di baliknya tersimpan persoalan yang lebih besar: mengapa jalan yang sudah tiga kali diperbaiki pemerintah kembali rusak dalam waktu relatif singkat?
Warga menyebut penanganan sebelumnya dilakukan oleh Pemkab Pacitan melalui dinas PUPR. Bentuknya disebut-sebut berupa penambalan dan pembenahan pada titik kerusakan. Tapi setiap musim hujan datang, lubang kembali muncul.
“Sudah tiga kali pembenahan. Tapi kembali rusak lagi,” kata salah satu warga.
Tidak ada papan proyek yang kini tersisa. Tidak ada informasi terbuka soal nilai anggaran, metode pengerjaan, maupun spesifikasi teknis. Yang tersisa hanya jejak tambal sulam dan kekecewaan warga.
Bayu Krisna, warga setempat, menyampaikan nada kecewa yang lebih tegas.
“Selaku warga setempat, saya merasa kecewa karena tidak ada tindak lanjut pembenahan dengan mengaspal dari dinas terkait,” ujarnya.
Menurutnya, yang dilakukan selama ini hanya perbaikan sementara. Ketika hujan deras turun, air menggerus material tambalan. Lubang kembali terbuka. Siklus berulang.
Pertanyaannya: apakah pekerjaan sebelumnya sudah sesuai standar teknis konstruksi jalan? Apakah ada pengawasan ketat dari dinas terkait? Atau ini sekadar proyek reaktif tanpa perencanaan jangka panjang?
Suyanto menegaskan bahwa aksi tersebut bukan semata-mata bentuk kekecewaan.
“Ya kalau terkait kekecewaan itu mungkin ada yang sebagian, tapi intinya bukan terkait itu. Ini murni inisiatif warga setempat karena semua menggunakan jalan itu. Kalau menunggu diatasi dari pihak pemerintah daerah mungkin terlalu lama atau gimana, kita tidak tahu waktunya kapan,” tegasnya.
Kalimat itu terdengar diplomatis. Namun frasa “kalau menunggu terlalu lama” menyiratkan realitas pelayanan publik yang dirasa lamban.
Apalagi, momen ini menjelang Lebaran. Arus mudik akan meningkat. Jalan di perempatan Mbaran merupakan akses vital yang dilalui kendaraan roda dua dan roda empat setiap hari.
“Ini menjelang mau Lebaran, nanti banyak yang mudik. Kami khawatir melihat kondisi jalan tersebut. Kasihan yang melewati, takut terjadi apa-apa karena kondisinya sangat parah,” ujar Suyanto.
Warga memilih bertindak sebelum kecelakaan terjadi. Mereka patungan, bekerja bakti, dan menutup lubang dengan material seadanya.
Di satu sisi, ini potret kuatnya budaya gotong royong masyarakat Pacitan. Di sisi lain, ini tamparan bagi tata kelola infrastruktur daerah.
Fenomena warga memperbaiki jalan secara swadaya bukan kali pertama terjadi di Pacitan. Namun ketika ruas yang sama sudah tiga kali ditangani pemerintah dan tetap rusak, persoalan tak lagi sekadar teknis.
Publik mulai mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran.
Setiap proyek infrastruktur semestinya direncanakan dengan analisis kondisi tanah, drainase, beban lalu lintas, dan kualitas material. Jika perbaikan hanya berupa tambal sulam di atas struktur dasar yang lemah, kerusakan berulang hampir pasti terjadi.
Tanpa transparansi detail pekerjaan, sulit bagi publik menilai apakah kerusakan ini akibat faktor alam, beban kendaraan, atau mutu pekerjaan yang tidak optimal.
Yang jelas, warga kini menjadi “kontraktor darurat” bagi jalan mereka sendiri.
Aksi warga Dusun Mbarak kini menjadi simbol dua wajah pembangunan: solidaritas sosial dan lemahnya kepercayaan pada penyelesaian pemerintah.
Ketika masyarakat harus menggunakan kas RT dan iuran ruko untuk menutup lubang jalan, muncul pertanyaan mendasar: di mana peran negara dalam menjamin infrastruktur dasar?
Jalan bukan fasilitas mewah. Ia adalah urat nadi ekonomi lokal. Ruko-ruko di sekitar perempatan Mbaran bergantung pada kelancaran akses. Jika rusak, bukan hanya kendaraan yang terancam, tetapi juga aktivitas ekonomi warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Pacitan terkait keluhan warga dan rencana pengaspalan permanen di lokasi tersebut.
Ketiadaan respons resmi mempertegas kesan jarak antara pemerintah dan realitas di lapangan.
Swadaya warga Mbarak bukan sekadar kerja bakti. Ini alarm keras.
Jika jalan yang sama bisa rusak tiga kali setelah penanganan pemerintah, maka yang perlu diaudit bukan hanya aspalnya, tetapi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyeknya.
Menjelang arus mudik Lebaran, keselamatan pengguna jalan seharusnya menjadi prioritas utama. Lubang jalan bukan sekadar kerusakan fisik, tetapi potensi kecelakaan yang bisa merenggut nyawa.
Warga sudah bergerak. Mereka menutup lubang dengan grosok dan abu batu.
Kini giliran pemerintah menjawab: apakah akan kembali dengan tambal sulam keempat, atau menghadirkan solusi permanen yang tuntas?
Karena jika swadaya terus menjadi solusi utama, maka kegagalan bukan lagi milik warga melainkan sistem yang membiarkannya terjadi berulang kali.***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno
Author: Jefri Asmoro Diyatno
Sarjana Ekonomi (S.E) di Stainu Pacitan (2024). Bergabung di Faktanews24.com sejak tahun 2023. Meliput berbagai topik, pemerintahan, politik, hukum, seni, pendidikan, budaya, pariwisata, isu daerah dan isu nasional di Indonesia maupun isu dunia internasional.
