Faktanews24.com – Pacitan, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menertibkan dapur-dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).
Instruksi tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama BUMN, pada Rabu, 8 April 2026.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa Presiden secara langsung meminta agar dapur-dapur yang kualitasnya buruk atau tidak memenuhi standar segera ditindak.
“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” ujar Nanik kepada awak media.
Menurut Nanik, pihaknya selama ini telah melakukan langkah tegas berupa penghentian sementara (suspend) terhadap sejumlah SPPG yang terbukti melanggar ketentuan.
Pelanggaran tersebut meliputi tidak terpenuhinya standar operasional, munculnya kejadian luar biasa (KLB), hingga praktik tidak sehat seperti mark up harga bahan baku serta monopoli pemasok.
Ia menegaskan, laporan tersebut mendapat respons positif dari Presiden.
“Bagus, lanjutkan terus,” kata Presiden, seperti ditirukan Nanik sambil menjelaskan bahwa kepala negara bahkan memberikan apresiasi dengan gestur jempol.
Langkah penertiban ini dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program MBG agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain penertiban dapur, Presiden juga memberikan penekanan penting terkait sasaran penerima program MBG. Ia meminta agar program ini difokuskan pada anak-anak yang memang membutuhkan perbaikan gizi.
“Kalau anak-anak dari keluarga mampu, mereka tidak membutuhkan MBG karena orang tuanya sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi dengan baik,” jelas Nanik menyampaikan arahan Presiden.
Untuk itu, BGN berencana membentuk tim khusus guna melakukan penyisiran ulang terhadap penerima manfaat. Langkah ini bertujuan memastikan program tidak salah sasaran dan menghindari pemborosan anggaran negara.
Dalam arahannya, Presiden juga menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dijalankan dengan pendekatan pemaksaan, khususnya kepada kelompok masyarakat yang tidak membutuhkan.
Sekolah maupun keluarga yang merasa tidak memerlukan program tersebut, menurut Presiden, harus diberikan ruang untuk menolak tanpa tekanan.
“Program ini tidak boleh dipaksakan. Harus tepat sasaran dan menyentuh anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” tegas Nanik.
Pendekatan berbasis kebutuhan ini dinilai sebagai strategi penting agar program MBG tidak sekadar menjadi proyek nasional, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
BGN memastikan akan terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di lapangan. Hal ini mencakup pemantauan kualitas makanan, transparansi pengadaan bahan baku, hingga akuntabilitas mitra penyedia layanan.
Menurut Nanik, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh skala distribusi, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan.
“Kami ingin memastikan program ini memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan akan terus diperkuat agar berjalan optimal,” pungkasnya.***
Penulis : Jefri Asmoro Diyatno
