Faktanews24.com – Indramayu – Sikap terbuka namun penuh kehati-hatian ditunjukkan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam merespons wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut polemik di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA). Ia menegaskan tidak akan menghalangi langkah legislatif, selama prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dalam posisi ini saya tidak mendukung atau menghalangi. Jika sesuai regulasi, silakan Pansus PDAM digelar,” ujar Lucky usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, Lucky mengingatkan agar DPRD tidak tergesa-gesa. Ia menyarankan mekanisme awal melalui rapat kerja komisi dengan memanggil direksi dan manajemen Perumdam TDA, guna memperoleh gambaran utuh sebelum mengambil langkah politik yang lebih jauh.
“Saya sudah instruksikan jajaran agar responsif dan terbuka, baik kepada masyarakat maupun DPRD,” tambahnya.
Di sisi lain, dorongan pembentukan Pansus di kalangan legislatif kian menguat. Fraksi Golkar menjadi salah satu penggerak utama, dengan target Pansus dapat terbentuk pada akhir masa sidang II, April mendatang.
Anggota Fraksi Golkar, Ibnu Risman Syah, menilai persoalan di tubuh Perumdam TDA telah berkembang menjadi isu serius yang membutuhkan penanganan khusus. Hal senada disampaikan Abdul Rozak yang menyoroti dugaan aliran dana tidak sah senilai Rp2 miliar sebagai salah satu pemicu meningkatnya tekanan politik.
“Awalnya kami memaklumi karena direksi baru, namun persoalan semakin kompleks. Pansus menjadi langkah yang perlu ditempuh,” ujarnya.
Sementara itu, H. Tatang Sutardi menegaskan bahwa Pansus bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk mengurai persoalan secara objektif dan mencari solusi yang tepat.
Dukungan pembentukan Pansus juga datang dari fraksi lain. PKB dan PDIP telah lebih dahulu mengajukan usulan resmi. Imron Rosadi dari PKB menilai penyelesaian polemik harus melalui mekanisme politik yang terstruktur, sedangkan Edi Fauzi dari PDIP memastikan usulan tersebut telah masuk ke sekretariat DPRD.
Polemik Perumdam TDA kini meluas, tidak hanya sebagai persoalan internal BUMD, tetapi juga menjadi ujian akuntabilitas tata kelola perusahaan daerah. Dugaan aliran dana tak sah yang tengah ditangani aparat penegak hukum semakin memperkuat urgensi transparansi.
Sejumlah kalangan menilai, Pansus dapat menjadi instrumen penting untuk membuka persoalan secara menyeluruh sekaligus mendorong perbaikan tata kelola. Aktivis lokal, Agus TD, menyebut langkah ini sebagai upaya menjaga integritas BUMD.
Kini, keputusan berada di tangan pimpinan DPRD. Di tengah tarik-menarik antara kehati-hatian dan tekanan publik, pembentukan Pansus berpotensi menjadi titik penting dalam menguji komitmen bersama terhadap transparansi dan kepentingan masyarakat Indramayu.
