Palembang, 24 Oktober 2025 – Gabungan Pemuda Peduli Sumsel (GPP Sumsel) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (KKN) dalam proyek Rehabilitasi Jembatan RT 01 RW 02, Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).
Laporan ini disampaikan langsung oleh Obi selaku pelapor utama bersama Tim 7 GPP Sumsel, sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara sebesar Rp 1.477.700.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, dengan pelaksana proyek CV. Raffa Alkalifi Perkasa.
Dari hasil investigasi lapangan, GPP Sumsel menemukan sejumlah indikasi kuat dugaan mark up anggaran serta penyimpangan kualitas bahan konstruksi, antara lain:
– Penggunaan besi utama yang berkarat pada struktur jembatan.
– Plat lantai baja yang terlalu tipis dan tidak sesuai spesifikasi teknis standar.
GPP Sumsel menuntut Kejati Sumsel untuk:
1. Segera memeriksa dugaan mark up dan penyimpangan kualitas bahan pokok pada proyek jembatan Gelumbang.
2. Mengidentifikasi serta menindaklanjuti pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan harga dan mutu bahan.
3. Mengambil tindakan hukum tegas terhadap siapapun yang terbukti melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang.
Laporan ini disusun berdasarkan dasar hukum yang berlaku, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
GPP Sumsel memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk menindaklanjuti laporan ini secara serius dan profesional. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada langkah konkret dari Kejati Sumsel, maka GPP Sumsel akan menggelar aksi damai di depan Kejati Sumsel untuk mempertanyakan dan mendesak agar penegak hukum segera memproses pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek bermasalah tersebut.
