Deli Serdang, Faktanews24.com
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat yang mengungkap praktik calo dalam pengangkatan kepala sekolah kini telah resmi diserahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan.
Pengungkapan ini membuka tabir gelap yang selama ini menggerogoti sistem seleksi kepala sekolah, yang seharusnya berjalan secara transparan dan profesional demi kemajuan dunia pendidikan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Edwin pada Senin, 29 September 2025, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ketika disinggung oknum wartawan inisial HS apakah turut diperiksa kerena memarahi oknum Kasek yang menyebarkan berita ke media sesuai bukti rekaman, Kepala inspektorat mengatakan, HS, tidak jadi bagian pemeriksaan.
Kasus calo kepala sekolah bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah bentuk korupsi yang merusak fondasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah.
Praktik ini tidak hanya menghambat lahirnya pemimpin sekolah yang kompeten dan berdedikasi, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan di kalangan guru serta masyarakat.
Kepala sekolah yang diangkat melalui jalur calo berpotensi memiliki motivasi yang salah, seperti mencari keuntungan pribadi, sehingga kualitas pendidikan menjadi taruhannya.
Menanggapi hal ini, Kadisdik yang baru dilantik, Samsuar Sinaga, langsung menunjukkan sikap tegas dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut tanpa kompromi. “Siap. Segera ditindaklanjuti,” ujar Samsuar pada Senin, 29 September 2025.
Pernyataan singkat ini membuktikan bahwa Dinas Pendidikan tidak akan membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Upaya pembersihan sistem seleksi kepala sekolah menjadi prioritas utama untuk memastikan proses berjalan bersih dan jujur.
Kejadian ini menjadi momentum penting bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia di dunia pendidikan.
Dinas Pendidikan perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang etika serta mekanisme seleksi yang transparan agar tidak ada lagi tekanan atau praktik ilegal dalam pengangkatan pimpinan sekolah.
Selain itu, pengawasan yang ketat dari lembaga terkait harus terus dilakukan agar dugaan praktik calo tidak terulang kembali.
Pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud apabila proses pemilihan pemimpin sekolah dilakukan secara adil dan berdasarkan kompetensi yang sesungguhnya. Tanpa kepala sekolah yang profesional, upaya peningkatan mutu pendidikan nasional akan terhambat.
Kasus ini juga mengajak publik untuk lebih aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran dalam dunia pendidikan, karena keberhasilan pendidikan negara ada di tangan kita bersama.
Dinas Pendidikan diharapkan menciptakan sistem seleksi yang lebih transparan, digitalisasi prosedur, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas sebagai langkah preventif.
Dengan langkah tegas dan perbaikan sistem yang menyeluruh, diharapkan proses pengangkatan kepala sekolah ke depan bebas dari praktik calo, sehingga tercipta pemimpin sekolah yang berintegritas, mampu memajukan sekolah, dan membangun generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan adalah fondasi utama masa depan bangsa, dan setiap perbaikan dalam sistemnya adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga
