CILACAP, – Dalam upaya mengedepankan transparansi penggunaan anggaran dana desa (DD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harapan Indonesia Maju (Harimau) menggelar audensi bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah. Acara berlangsung di Aula Kantor Desa Kamulyan, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan diikuti segenap unsur masyarakat meliputi, Toga, Tokmas, Karang Taruna, ketua RT/RW, segenap unsur Pemerintah Desa, Kepala Desa (Kades), Sekertaris Desa (Sekdes), Kepala Dusun (Kadus), Kasi, Kaur, unsur Lembaga Desa (BPD), Linmas serta dihadiri unsur Forkopimcam Kecamatan Bantarsari, Satpol PP Kecamatan Bantarsari, Divisi Investigasi LSM Harimau DPC Cilacap beserta anggota. Turut hadir guna mengawal kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Dalam audensi yang digelar LSM Harimau diwakili Nurohim selaku Kepala Divisi Investigasi DPC Kabupaten Cilacap, menyampaikan beberapa poin terkait realisasi anggaran dana desa (DD) tahun 2020 hingga 2024 guna peruntukannya.
Beberapa item pelaksanaan kegiatan dipertanyakan, pada audensi yang berlangsung. Hal tersebut disampaikan, bahwa LSM sebagai Lembaga fungsi kontrol, memastikan, secara spesifik meminta klarifikasi bahwa, anggaran dana desa digunakan secara transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan audensi Mahmud Kepala Desa Kamulyan memberi penjelasan, paparan data mengenai program kerja serta laporan pertanggungjawaban, dan realisasi dana desa selama periode yang dipertanyakan. Diskusi yang mengutamakan prinsip keterbukaan informasi publik berjalan aman, lancar dan kondusif digelar pukul 10.00 WIB hingga ditutup tepat pukul 11.30 WIB siang.
“Hasil audensi tadi, kita pertanyakan, bahwa ada beberapa item penggunaan dana desa dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2024,” katanya.
“Disitu kita sampaikan, namun jawaban dari pihak pemerintah desa yang ada di berita acara keuangan desa dengan realisasi itu beda. Sebagai contoh anggaran untuk perawatan taman kanak-kanak (TK) yang anggarannya mencapai seratus juta sekian, tapi untuk pengerukan tanah lapang, dan itu berbeda,” ujar Nurohim.
Dikatakannya, bahwa apa yang disampaikan pihak pemerintah desa menurutnya membingungkan.
“Harapan LSM Harimau tentunya untuk bisa merubah sistem laporan keuangan pemerintah desa Kamulyan, karena menurut kami sangat menyesatkan, dan bingung kami, jadi anggarannya untuk A, tapi realisasinya disitu B seperti itu,” tutur Nurohim.
Ditanya mengenai agenda lanjutan Kepala Divisi Investigasi menegaskan, bahwa Investigasi lanjutan masih berlanjut.
“Untuk tindak lanjutnya LSM Harimau akan melakukan investigasi lanjutan. Terkait dengan jawaban dari pihak pemerintah desa, sesuai atau tidak yang ada dalam jawaban yang terealisasi di lapangan. Apabila disitu tidak sesuai tentunya kita akan menyerahkan ke PH, penegak hukum karena memang bukan ranah kami. Misalkan nanti ada temuan, yang sangat signifikan, tentunya kami akan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib,” tegas Nurohim.
Terpisah, Mahmud Kepala Desa Kamulyan menyampaikan, bahwa di jajaran pemerintah desa selalu siap apapun pertanyaannya akan dijawab dengan baik.
“Di pemerintah desa, kami dan teman-teman selalu siap ditanya apapun masalah yang ada di Kamulyan, hanya saja teman-teman dari LSM Harimau tadi, wong barangkali terus tidak percaya, sehingga mereka selalu menyalahkan. Insya Allah kami, dan perangkat desa 100 persen tidak ada unsur korupsi,” ucapnya, di ruang kerja.
“Kami sangat ketat sekali, kepada teman-teman baik Sekdes, Kasi, Kaur tidak boleh memegang uang. Semuanya terkendali terkait masalah keuangan. Bahkan DD tahun ini, karena belum ada yang minta kegiatan masih utuh dan tersimpan di Bank Pemerintah Daerah (BPD),” jelas Mahmud, Kepala Desa Kamulyan.
Disinggung mengenai beberapa item pertanyaan saat mediasi, Mahmud mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan dengan fakta yang ada tidak sesuai.
“Ada beberapa item tadi yang ditanyakan teman LSM. Pertama masalah pembangunan lapang, nah karena di nomenklatur itu tidak ada lapang, dan adanya tempat terbuka hijau. Kenapa pakai judul yang itu, nah dana itu untuk pembangunan lapak. Tapi karena mereka sudah tidak percaya, dan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada,” terangnya.
“Harapan kami, saya sih terbuka untuk umum, kalau mau audensi 1,2,3 orang langsung kesini pasti saya jawab apa adanya. Saya perlihatkan yang namanya APBDes-nya kemudian penggunaannya dan yang jawab nanti setiap kasi yang membidangi masing-masing, dan saya tidak tahu persis. Misalkan dana untuk SID. Saya tahu ada dana SID tapi saya tidak tahu penggunaan, dan yang tahu penggunaan untuk apa, untuk apa ya Kasi-nya, yaitu Kasi Pemerintahan,” ungkap Mahmud.
Mewakili warga, Agus Pramono Ketua RT 04/RW 07 Dusun Cimeneng, Desa Kamulyan menuturkan, bahwa kegiatan audensi berjalan kondusif aman, tertib dan lancar.
“Dalam audensi acara berjalan dengan kondusif aman, tertib, lancar tidak ada halangan apapun. Tadi sudah dipaparkan oleh pihak pemerintah desa, bahwa alokasi anggaran itu semua sudah dikeluarkan, dan buktinya semua ada,” katanya.
“Bagi saya itu sudah cukup. Masyarakat luar biasa menerima. Sebenarnya masyarakat dalam hal ini menerka hanya kemungkinan atau dugaan. Saya selaku ketua RT melihat pembangunan di desa Kamulyan luar biasa,” beber Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, bahwa audensi yang digelar menurutnya terburu-buru.
“Menurut saya, ini terburu-buru, seharusnya tak usah diadakan audensi seperti ini, sebenarnya bisa ditanyakan dulu baik-baik, bicarakan dengan pihak pemerintah desa, pasti dari desa akan menjawab dengan baik,” harapnya.
“Alhamdulilah kegiatan berjalan tertib, aman dan kondusif, yang mudah-mudahan adanya audensi semua lebih transparan, makin terbuka untuk ke depan membangun desa Kamulyan yang makin baik,” tutupnya.
